Akurasi.id, Samarinda – Kontribusi Bank Kaltimtara terhadap pendapatan asli daerah (PAD) Kaltim diakui dewan sudah cukup bagus. Kendati demikian, Komisi II DPRD Kaltim tetap berharap perusahaan daerah (perusda) yang bergerak di sektor perbankan itu tetap terus meningkatkan sumbangsihnya terhadap keuangan daerah pada tahun-tahun selanjutnya.
Baca Juga: Dewan Dibuat Heran dengan Keberadaan Perusda yang Tidak Jelas Alamatnya
Pada anggaran pendapatan belanja daerah (APBD) Kaltim 2019, Bank Kaltimtara diketahui sudah mencatatkan menyumbang PAD sebesar Rp 173 miliar. Dana tersebut menjadi yang paling besar dari sekian perusda yang dimiliki Pemerintah Kaltim hingga saat ini.
Anggota Komisi II DPRD Kaltim M Syahrun mengatakan, hasil yang sudah didapatkan Bank Kaltimtara hingga sejauh ini patut mendapatkan apresiasi. Karena perusahaan plat merah tersebut selalu memberikan kontribusi yang paling besar dari tahun ke tahunnya.
“Saya melihat memang perlu ada dukungan Komisi II, karena Bank Kaltimtara telah memberikan kontribusi yang cukup besar di antara perusda yang lain,” ucapnya.
Walau begitu, Syahrun berkeyakinan, jika Bank Kaltimtara pada APBD 2020 mampu menghasilkan PAD yang jauh lebih besar lagi. Apalagi dengan besarnya penyertaan modal yang diberikan Pemerintah Kaltim, maka itu dapat menjadi pelecut semangat untuk terus meningkatkan kinerja ke depannya.
“Pada APBD 2020-2021, kita harapkan Bank Kaltimtara memberikan kontribusi di atas Rp200 miliar terhadap PAD Kaltim,” ucapnya.
Dia menyampaikan perandaian, jika dengan modal yang begitu besar diberikan Pemerintah Kaltim terhadap perbankan swasta, dia yakin jika target Rp200 miliar per tahun bukan sesuatu yang memberatkan. Karena dengan modal yang begitu besar dikucurkan pemerintah setiap tahunnya, perbankan bisa leluasa memberikan dukungan, terutama kepada pengusaha di Kaltim yang dianggap memenuhi syarat.
“Jika seperti itu, maka akan banyak menyerap tenaga kerja dan menambah dividen. Kami sepakati di Komisi II, agar kontribusi Bank Kaltimtara (pada 2020-2021) dapat menyumbang PAD di atas Rp200 miliar,” imbuhnya.
Sementara itu, anggota Komisi II DPRD Kaltim Reza Fachlevi banyak menyoroti persoalan utang piutang yang ada di Bank Kaltimtara. Termasuk persoalan regulasi perkreditan di perbankan tersebut. Khusus untuk perkreditan, Reza meminta agar Bank Kaltimtara banyak menyosialisasikan regulasi yang mengatur tentang itu kepada masyarakat dan pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM).
“Kemudian, apakah selama ini CSR-nya Bank Kaltimtara sudah berjalan baik kepada masyarakat. Mengingat jumlah aset daerah yang dimiliki Bank Kaltimtara kurang lebih sekitar Rp29 triliun. Dan itu perlu dijelaskan dalam bentuk apa saja, baik yang bergerak ataupun tidak,” tuturnya.
Selain itu, pada rapat dengar pendapat (RDP) itu, Reza juga meminta agar Bank Kaltimtara menurunkan bunga pinjaman kepada para kelompok tani, nelayan, dan peternak. Pasalnya, bunga pinjaman yang mencapai 9 persen saat ini masih dinilai saat memberatkan.
“Program untuk masyarakat, petani dan peternak memiliki bunga pinjaman sekitar 9 persen, mereka berharap diturunkan menjadi 5 persen, agar mereka tidak lagi mengharapkan pengadaan dari pemerintah. Mereka juga dapat melakukan belanja langsung melalui kelompok tani yang mereka miliki,” tandasnya. (*)
Penulis: Muhammad Aris
Editor: Dirhanuddin
