Akurasi.id, Samarinda – Kasus kekerasan seksual terhadap anak dan perempuan kini tidak lagi dipandang sekadar menjadi fenomena di perkotaan. Perkara tersebut belakangan malah dianggap sudah banyak ditemukan di daerah-daerah pelosok. Pemerintah Kaltim diharapkan perlu mengambil langkah dan merumuskan kebijakan mengurai persoalan itu.
Baca Juga: Refleksi Hari Anak Sedunia, Rusman: Daerah Ramah Anak Bukan Sekadar Program Seremonial (3)
Saran itu disampaikan Ketua Komisi IV DPRD Kaltim Rusman Yaqub dalam rangka refleksi peringatan Hari Anak Sedunia yang dirayakan setiap 20 November. Menurut dia, seiring transformasi teknologi dan informasi sekarang ini, pemerintah perlu mewaspadai dampaknya.
Tidak sedikit, kasus kejahatan dan kekerasan terhadap anak dan perempuan diawali dari pengaruh perkembangan internet, dalam konteks ini media sosial (medsos). Banyak di antara kasus kekerasan seksual terhadap perempuan misalnya dilatarbelakangi akibat menonton video porno di internet.
“Kasus kekerasan seksual terhadap anak dan perempuan, memang bukan lagi fenomena di perkotaan saja. Sekarang ini, justru kasus itu banyak kita ditemukan di daerah pelosok,” tuturnya, Kamis (21/11/19).
Dalam beberapa laporan yang diterima Rusman, baik dari masyarakat maupun yang dia dapatkan dari media massa, banyak kasus kekerasan seksual terhadap anak dan remaja terjadi di daerah perkebunan kelapa sawit. Misalnya di Kutai Timur (Kutim), Berau, maupun Kutai Kartanegara (Kukar).
“Setelah ditelusuri, ini akibat pengaruh dari penggunaan teknologi informatika, dalam hal ini gadget yang dipegang anak-anak maupun orang dewasa. Kemudian banyak anak menggunakan gadget tanpa dibekali wawasan yang baik. Pengawasan orang tua juga terbilang sangat minim,” katanya.
Menurutnya, mesti diakui, mereka yang sangat rentan melakukan pelecehan seksual tidak lepas dari persoalan ekonomi. Bahkan kebanyakan di antara para pelaku rata-rata berasal dari keluarga dengan ekonomi yang sangat terbatas.
“Selain karena memang ada masalah ekonomi yang jadi latar belakangnya. Masalah lain yang juga tidak kalah penting yakni mulai mengikisnya mental dan nilai-nilai keagamaan di masyarakat,” tuturnya.
Rusman meminta, agar pemerintah melakukan reorientasi terhadap perencanaan pembangunan yang telah disusun selama ini. Program yang digalakkan tidak hanya berbasis infrastruktur, tetapi juga mesti berbasis pengentasan kemiskinan.
“Caranya bisa dengan mengarahkan program pembangunan kepada pengentasan kemiskinan berbasis pada data penduduk. Terutama penggunaan data pilah penduduk. Selama ini kita tidak menggunakan itu,” katanya.
“Karena yang berbasis data pendudukan saja kita tidak pernah lakukan. Belum menjadi satu kewajiban dalam melakukan pendekatan perencanaan pembangunan,” tambahnya. (*)
Penulis: Muhammad Aris
Editor: Yusuf Arafah
