Pramono Anung Dukung Rencana Presiden Prabowo Bangun Gedung MUI di Bundaran HI
Pembangunan Gedung Jadi Kewenangan Pemerintah Pusat, DKI Siap Dukung Perizinan
Akurasi.id – Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menyatakan dukungannya terhadap rencana Presiden Prabowo Subianto untuk membangun Gedung Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan Badan Umat Islam di kawasan Bundaran Hotel Indonesia (HI), Jakarta Pusat. Gedung tersebut direncanakan berdiri di lahan bekas Kedutaan Besar Inggris.
Pramono menegaskan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan menindaklanjuti arahan Presiden, meskipun lahan yang akan digunakan telah ditetapkan sebagai bangunan cagar budaya tingkat provinsi atau heritage.
“Yang pertama, apa pun pasti Pemerintah DKI Jakarta menindaklanjuti arahan Presiden kalau memang Presiden ingin membangun di gedung apa yang dulu dipakai oleh Kedutaan Besar Inggris,” kata Pramono di Jakarta Timur, Senin (9/2/2026).
Menurut Pramono, status heritage provinsi tidak menjadi penghalang selama pembangunan dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Ia menekankan bahwa prinsip pelestarian cagar budaya tetap harus dijalankan tanpa mengabaikan arahan Presiden.
“Di tempat itu telah ditetapkan menjadi heritage provinsi. Maka dengan demikian, kalau harus ada pembangunan gedung, tentunya peraturannya yang harus kita jalankan, tetapi tidak melanggar prinsip dan arahan yang dilakukan oleh Bapak Presiden,” ujarnya.
Pramono juga menjelaskan bahwa kewenangan pembangunan gedung sepenuhnya berada di tangan pemerintah pusat. Sementara itu, Pemprov DKI Jakarta akan berperan dalam mendukung aspek administratif serta persyaratan lapangan, termasuk perizinan yang diperlukan sesuai aturan.
“Untuk urusan pembangunan tentunya menjadi kewenangan Pemerintah Pusat, tetapi persyaratan lapangannya Pemerintah DKI Jakarta akan memberikan support untuk itu,” ucapnya.
Saat ditanya apakah pembangunan gedung di kawasan Bundaran HI masih memungkinkan, Pramono memastikan hal tersebut bisa dilakukan selama mengikuti ketentuan yang berlaku. Dukungan Pemprov DKI, kata dia, menjadi bentuk sinergi antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat dalam merealisasikan rencana strategis nasional.(*)
Penulis: Nicky
Editor: Willy
