Akurasi.id – Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, secara terbuka meminta maaf atas keterbatasan implementasi program unggulannya, Makan Bergizi Gratis (MBG). Dalam pernyataannya pada Senin (20/1/2025), Presiden menyampaikan permintaan maaf kepada orang tua dan anak-anak yang belum mendapatkan manfaat dari program tersebut.
“MBG baru mulai, dan secara fisik tidak mudah untuk segera menjangkau seluruh rakyat. Untuk itu, saya, Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia, meminta maaf kepada semua orang tua dan anak-anak yang belum menerima,” kata Prabowo usai meresmikan proyek ketenagalistrikan di PLTA Jatigede, Sumedang.
Tantangan dalam Implementasi MBG
Presiden menjelaskan bahwa program MBG menghadapi berbagai tantangan administratif dan logistik. Pemerintah berupaya memastikan setiap anggaran yang disalurkan aman dan tepat sasaran, sehingga proses ini memerlukan waktu yang lebih lama dari yang diharapkan.
“Proses administrasi ini tidak mungkin dilakukan secara instan. Kami harus memastikan bahwa uang yang dikirim tidak hilang, dan itu membutuhkan waktu,” lanjutnya.
Hingga saat ini, program MBG baru mencakup 15-17,5 juta penerima manfaat dari target akhir sebesar 82,9 juta penerima. Untuk mencapai target tersebut, pemerintah membutuhkan tambahan anggaran sebesar Rp100 triliun, di samping anggaran yang telah dialokasikan sebesar Rp71 triliun.
Langkah Percepatan dan Target Akhir 2025
Presiden menekankan komitmennya untuk menjadikan program ini merata di seluruh Indonesia pada akhir tahun 2025. Pemerintah juga telah memerintahkan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dan kementerian terkait untuk mempercepat proses distribusi makanan bergizi ke seluruh anak Indonesia.
“Saya yakini bahwa pada akhir 2025, semua anak Indonesia akan mendapatkan makan bergizi gratis. Namun, untuk saat ini, percepatan sedang diupayakan dengan langkah terbaik dan tercepat,” tegas Prabowo.
Pengalihan Anggaran dan Fokus pada Investasi IKN
Sebagai bagian dari prioritas nasional, pemerintah juga mengalihkan sebagian anggaran infrastruktur, termasuk untuk pembangunan Ibu Kota Negara (IKN). Pemotongan anggaran ini dilakukan untuk mendukung program MBG tanpa mengurangi komitmen terhadap pembangunan IKN.
Menurut Dedek Prayudi, Juru Bicara Kantor Komunikasi Kepresidenan (PCO), pemerintah kini menggenjot investasi swasta untuk menutup kebutuhan anggaran IKN. “Komitmen Presiden terhadap IKN tetap tinggi, hanya saja alokasi APBN harus diatur ulang untuk mendukung program prioritas lainnya,” jelasnya.
Permintaan Maaf Menteri ATR Nusron Wahid
Pada hari yang sama, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, juga menyampaikan permintaan maaf kepada publik terkait kegaduhan akibat keberadaan pagar laut ilegal di Perairan Tangerang, Banten.
“Kami atas nama Kementerian ATR/BPN meminta maaf atas kegaduhan yang terjadi. Kami berkomitmen menyelesaikan masalah ini secara transparan agar tidak ada kesalahan lebih lanjut,” ujar Nusron dalam konferensi pers.
Langkah pemerintah dalam menjalankan program MBG dan menyelesaikan permasalahan pagar laut mendapat sorotan luas dari masyarakat. Presiden Prabowo Subianto dan jajaran kabinetnya berkomitmen untuk terus mencari solusi terbaik demi kepentingan rakyat, meski menghadapi berbagai tantangan.(*)
Penulis: Nicky
Editor: Willy
