Saat Hutan Kaltim Kian Terkikis, Pemerintah Diminta Jaga Hutan Tropis dalam IKN. Dalam pembangunan IKN, IRI akan memastikan megaproyek yang menalan ratusan triliun itu tidak boleh mengabaikan penyelamatan dan konservasi hutan.
Akurasi.id, Samarinda – Perambakan hutan yang terbilang sporadis, dari mulai kegiatan pertambangan hingga perkebunan kelapa sawit, telah mengikis kawasan hutan yang ada di Kaltim. Rencana pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) di Kaltim diharapkan menjadi kilas balik agar hutan yang kian terkikis dapat kembali lestarikan.
Terlebih, rencana pembangunan kawasan IKN oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengusung konsep pelestarian lingkungan. Ide dan gagasan itu, diharapkan tidak hanya berhenti di kawasan IKN, melainkan dapat berlanjut ke wilayah lainnya yang ada di bentangan Kaltim maupun Pulau Kalimantan.
Saran itu salah satunya datang dari Ketua Dewan Penasehat Interfaith Rainforest Initiative (IRI) Indonesia, Muhammad Sirajuddin Syamsuddin. Hal itu disampaikan pria yang akrab disapa Din Syamsuddin saat meresmikan IRI Kaltim, Jumat (9/4/2021).
Dalam hal rencana pembangunan IKN yang dilakukan pemerintah pusat di Tanah Benua Etam -sebutan Kaltim-, Din Syamsuddin tidak begitu mempersoalkannya. Pada dasarnya, dia mendukung saja rencana itu sepanjang itu memang untuk kepentingan kemajuan Tanah Air.
Walau begitu, dia mengaku, jika pembangunan IKN di Kaltim belum mengkaji secara detail konsep tersebut. Namun ia memastikan IRI mendukung program pemerintah itu dengan catatan tidak mengabaikan penyelamatan hutan.
“Saat ini kami belum mengkaji ya secara khusus, karena (IRI Indonesia) ini gerakan baru dan baru kami deklarasikan Oktober 2020, berlangsung di masa pandemi Covid-19,” tuturnya kepada awak media.
[irp]
Rencana pembangunan IKN sendiri tidak begitu dipersoalkan IRI Indonesia. Hanya saja, dalam pembangunan IKN, IRI akan memastikan bahwa megaproyek yang akan menalan puluhan hingga ratusan triliunan itu tidak boleh mengabaikan penyelamatan dan konservasi hutan.
“Apapun program pemerintah dan keputusan pemerintah yang terkait dengan hutan, tentu kami berada pada posisi yang ingin mendukung penyelamatan hutan. Jangan sampai program apapun justru merusak hutan,” tegasnya.
Dia berujar, seperti deklrasi IRI yang dilakukan pihaknya, tidak lain dalam rangka menjaga hutan tropis di Indonesia khususnya Kalimantan yang merupakan paru-paru dunia. Selain itu, hutan Kalimantan adalah satu dari empat provinsi yang memiliki hutan tropis.
“Ini adalah langkah kami membantu pemerintah dalam menjaga hutan tropis dari kerusakan dan pembakaran hutan, kita tahu ada Papua, Papua Barat, Riau, dan Kalimantan yang kita kenal sebagai paru-paru dunia,” ungkapnya.
Pada kehadirannya itu, dia menyampaikan, tokoh lintas agama menyatakan komitmennya untuk menjaga dan melestarikan hutan di Kaltim. Langkah-langkah tersebut seperti perbaikan hutan, reboisasi, dan penyelamatan satwa-satwa yang hidup di hutan.
Ditambahkan olehnya, dunia mengakui bahwa agama-agama mempunyai peran strategis. Dalam menanggulangi masalah lingkungan hidup yang berujung pada krisis lingkungan, akhirnya dipandang sebagai krisis moral.
“Ya, dunia mengakui agama-agama punya peran strategis. Maka dalam menanggulangi masalah lingkungan hidup peran agama saya rasa dapat menanggulangi krisis lingkungan, yang dipandang sebagai krisis moral. Jadi krisis lingkungan hidup termasuk kerusakan hutan, itu sejatinya krisis moral. Terutama antara manusia memandang alam hutan sebagai obyek belaka,” ungkapnya.
[irp]
Mantan Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah itu, menerangkan agama dipandang sebagai pendekatan yang efektif untuk melindungi hutan di tingkat global. Terlebih lagi, Indonesia diwarnai oleh masyarakat dengan berbagai agama bahkan adat. Di sini, agama ditampilkan sebagai problem solver.
“Kita akan bekerja sama dengan pemuka agama, serta ormas-ormas, kepala adat, dan akademisi di Kaltim. Untuk menyosialisasikan konsep-konsep lingkungan hidup di dalam ajaran agama masing-masing,” bebernya. (*)
Penulis: Muhammad Budi Kurniawan
Editor: Dirhanuddin
