Penerimaan CPNS dan PPPK, Pemkot Bontang Butuh Rp47,6 M. Dana tersebut untuk pemenuhan formasi tahun ini.
Akurasi.id, Bontang – Pemerintah Kota (Pemkot) Bontang melalui Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) memberi usulan sebanyak 156 formasi untuk Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) beserta 335 Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di tahun 2021.
Diketahui sebelumnya, sesuai arahan kebijakan perencanaan dan pengadaan CASN 2020 dan 2021 dari presiden RI Joko Widodo, terdapat lima prioritas pada 2021. Di antaranya, pembangunan sumber daya manusia (SDM), pembangunan infrastruktur, simplikasi regulasi, penyederhanaan birokrasi, dan transformasi ekonomi.
Sementara formasi CASN diutamakan pada tenaga guru, kesehatan, dan teknis. Dengan mengarah pada pembangunan nasional dan potensi daerah, bisnis inti instansi, penataan dan penyederhanaan birokrasi, optimalisasi pemanfaatan IT, serta dampak pandemi Covid-19.
Kepala BKPSDM Bontang Sudi Priyanto mengatakan, usulan formasi CPNS terdiri dari 51 tenaga kesehatan, dan 105 tenaga teknis. Sementara untuk formasi PPPK, terdiri dari 158 tenaga guru, 30 formasi guru agama, 67 tenaga kesehatan, dan 80 tenaga teknis.
“Hingga saat ini kami masih terkendala beberapa hal. Di antaranya terkait penyiapan sarana dan prasarana tes, jaringan saat seleksi, dan anggaran pelaporan kegiatan,“ ucap Sudi saat ditemui awak media usai rapat kerja Penerimaan CPNS dan PPPK 2021 bersama Komisi I DPRD Bontang, Senin (1/3/2021).
Dia menjelaskan, untuk sarana dan prasarana, pihaknya memiliki 8 laptop sementara idealnya 100 kebutuhan, selain itu terkait jaringan dan pengumuman di media kami juga butuh anggaran, dalam hal ini meminta pemenuhan bertahap.
[irp]
Untuk estimasi kebutuhan anggaran, dikatakan Priyanto sekitar Rp47,6 miliar untuk pemenuhan formasi tahun ini.
“Itu baru estimasi kami, angka itu setelah menghitung gaji dan tunjangan berdasarkan perhitungan 12 bulan, itu belum final selalu ada dinamisasi perhitungan sebelum diputuskan dengan SK Wali Kota,” ucap Sudi.
Dia melanjutkan, terkait ketentuan teknis pelaksanaan dan seleksi, pihaknya masih menunggu ketentuan yang diterbitkan Badan Kepegawaian Nasional (BKN).
“Memang saat ini persetujuan formasi dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) itu belum terbit, setelah keluar persetujuan formasi , baru disusul Petunjuk teknis (Juknis) terkait tata cara penerimaan Calon Aparatur Sipil Negara (CASN),” pungkasnya. (*)
Penulis: Rezki Jaya
Editor: Rachman Wahid
