Akurasi.id, Samarinda – Ratusan warga yang tinggal di Bantaran Sungai Karang Mumus (SKM) mendatangi Kantor Gubernur Kaltim, Selasa pagi (4/8/2020). Warga yang tergabung dari RT 26, 27 dan 28 yang mengatasnamakan Forum Komunikasi Warga Pasar Segiri (FKWPS) bermaksud menyuarakan beberapa tuntutan kepada Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltim di Jalan Gajah Mada Samarinda.
Dari apa yang dituntut oleh warga, salah satunya ialah Surat Gubernur Kaltim No. 903/2557/BP3/B.AP yang mengimbau untuk dihentikannya seluruh aktivitas pekerjaan yang dikontrakkan, terkecuali yang berkaitan dengan penanganan Covid-19.
“Jadi kenapa ke kantor gubernur, karena ada peraturan gubernur. Kita tahu juga disaat Covid-19 ini seluruh kegiatan harus dihentikan. Dan ini ada surat yang dikeluarkan oleh gubernur yang di situ menyatakan dihentikannya seluruh kegiatan kecuali yang berbau kesehatan atau penanganan Covid-19. Artinya pembongkaran ini tidak boleh dilakukan,” jelas Joji Puswanto selaku koordinator lapangan (korlap) aksi tersebut.
Ketika ditanya awak media apakah akan ada audiensi, korlap aksi, Joji Puswanto mengatakan bahwa pihaknya berharap bisa menemui Wakil Gubernur Kaltim H Hadi Mulyadi sebagai representasi Pemprov Kaltim.
“Kami ingin menyampaikan aspirasi dan harapannya bisa ketemu Pak Hadi,” harap Joji Kuswanto.
Selain itu demi mengamankan unjuk rasa Polres Samarinda menurunkan setidaknya 150 personil gabungan untuk mengantisipasi hal-hal tidak diinginkan. Kabag Ops Polres Samarinda, Kompol Erick Budi Santoso mengatakan, bahwa Pemprov sedang melaksanakan kebijakan WFH (Work From Home) sampai tanggal 7 Agustus nanti.
“Berhubung Pemprov masih lockdown atau WFH, maka tidak ada pejabat pemprov, bila pihak pengunjuk rasa ingin bertemu perwakilan pemprov maka hanya ada Kasatpol PP (Kaltim),” sebut Kompol Erick saat ditemui Senin pagi (4/8/2020).
Terkait pengamanan penertiban SKM Rabu (6/8/2020), kepada awak media Kompol Erick juga menyebutkan bahwa akan menyiapkan tambahan personil untuk mem-backup Satpol PP Samarinda. Ia juga mengatakan akan menyiapkan strategi khusus untuk menghadapi penertiban yang akan dilaksanakan selama 3 hari tersebut.
“Kami akan mem-backup sebanyak 2 SSK (Satuan Setara Kompi) yang berisi 200 personil kepolisian yang akan digabung dengan pihak TNI pula. Terkait strategi, kami akan melakukan pendekatan-pendekatan dan imbauan kepada warga, serta melakukan rekayasa lalu lintas yang akan menyesuaikan kondisi besok,” pungkasnya. (*)
Penulis: Muhammad Budi Kurniawan
Editor: Dirhanuddin
