Wakil Rakyat Terpilih Jangan Hanya Datang, Duduk, dan Diam
Akurasi.id, Sangatta – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kutai Timur (Kutim) menetapkan 40 calon anggota legislatif (caleg) yang terpilih di Pemilihan Umum (Pemilu) 2019. Penetapan perolehan kursi partai politik (parpol) dan calon wakil rakyat terpilih ini dilakukan KPU setelah Mahkamah Konstitusi (MK) menyampaikan buku registrasi perkara konstitusi (BPRK).
“Setelah BPRK diterima oleh KPU RI, kemudian baru ada tahapan untuk melakukan penetapan. Jika BPRK belum diterima, kami tidak bisa melakukan penetapan,” ujar Ketua KPU Kutim, Ulfa Jamiatul Faridah, Senin (22/7/19).
Pada penetapan tersebut, Partai Persatuan Pembangunan (PPP) unggul dengan perolehan sembilan kursi. Disusul Partai Golongan Karya (Golkar) yang menghimpun tujuh kursi dan Partai Nasional Demokrat (NasDem) mengantongi lima kursi.
Sementara Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan mendapat empat kursi, Partai Demokrat mengantongi empat kursi, dan Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) dan Partai Amanat Nasional (PAN) masing-masing memperoleh tiga kursi.
Kemudian Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan Partai Berkarya masing-masing mendapat dua kursi. Terakhir, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) meraih satu kursi.
Suara terbanyak di Dapil I diraih kader Partai Gerindra, David Rante. Ia mendapat suara tertinggi di Kutim dengan perolehan 3.609 suara. Sementara di Dapil II, Partai Golkar menunjukkan keperkasaannya. Meski PPP meraih kursi terbanyak, pemilik suara tertinggi di dapil ini berasal kader partai berlambang beringin tersebut, Asti Mazar.
Di Dapil III, Anton Darmawan dari PPP mengantongi suara terbanyak dengan perolehan 2.469 suara. Sementara di Dapil IV, Muhammad Ali mengantongi 3.506 suara. Disusul Apansyah yang meraih 2.578 suara. Di posisi ketiga, Adi Sutianto berhasil memperoleh 2.490 suara.
Setelah menetapkan nama-nama caleg terpilih, KPU akan menyerahkan surat keputusan (SK) penetapan ke gubernur Kaltim melalui bupati Kutim. “Insyaallah besok sudah kita serahkan ke bupati untuk ditetapkan SK-nya,” pungkas dia.
PPP Pimpin Dewan
Partai berlambang kakbah meraih kursi terbanyak di Pemilihan Legislatif (Pileg) DPRD Kutim. PPP berhasil menggeser Partai Golkar. Di pemilu lalu, anak kandung Orde Baru ini mendapat suara tertinggi di kabupaten yang pernah dipimpin Isran Noor itu.
Ketua Lembaga Pemenangan Pemilu (LP2) PPP Kutim, Uce Prasetyo, bersyukur partainya dapat mengantongi suara tertinggi dan memimpin DPRD Kutim.
Dia menyebut, PPP meraih sembilan kursi di DPRD Kutim. Kursi terbanyak didapatkan PPP di Dapil I. Di dapil tersebut, PPP memperoleh tiga kursi. Sementara Dapil II, III, dan IV, partai yang berdiri di era kepemimpinan Soeharto ini mendapat enam kursi.
Atas hasil tersebut, PPP akan melakukan konsolidasi internal dan membekali caleg terpilih. “Pembekalan untuk caleg PPP yang terpilih ini yang perlu. Agar [mereka] memahami tugas dan fungsinya,” kata Uce saat dihubungi Akurasi.id, Selasa (23/7/19).
Ia mengingatkan caleg PPP yang terpilih menjalin komunikasi dan silaturahmi dengan konstituen. Dia ingin wakil rakyat dari partainya terus menyerap aspirasi masyarakat.
Dituntut Bersuara
Pengamat politik Kutim, Asri Tawang, mengaku optimistis dengan anggota DPRD Kutim periode 2019-2024. Mereka diyakini akan membawa perubahan untuk daerah kaya sumber daya alam itu.
Pendatang baru memenuhi sebagian besar kursi wakil rakyat di Kutim. Hal ini berbeda dengan periode sebelumnya. Dia melihat anggota dewan yang baru terpilih memiliki energi, semangat, dan pemikiran-pemikiran cemerlang.
Meski begitu, anggota DPRD dituntut memiliki bekal saat duduk di kursi dewan. “Banyak juga kasus anggota dewan sebagai wakil rakyat malah tak tahu akan berbuat apa. Di rapat hanya datang, duduk, diam,” tandasnya.
Soal minimnya caleg perempuan yang terpilih, menurut Asri, hal itu akibat sistem proporsional terbuka. Semua orang memiliki kesempatan berkompetisi dan mempunyai peluang yang sama untuk terpilih sebagai wakil rakyat. “Caleg itu dilihat dari ketokohan,” katanya.
Dia menyarankan anggota DPRD Kutim terpilih menjalankan peran dan fungsinya sebagai pengontrol dan pembela rakyat. Selain itu, mereka dituntut memperjuangkan anggaran dari pemerintah pusat.
Kata Asri, Kutim membutuhkan anggaran besar untuk pembangunan di bidang pendidikan, infrastruktur, dan kesehatan. “Sehingga program-program yang direncanakan benar-benar dapat terealisasi,” ucapnya. (*)
Penulis: Ella Ramlah
Editor: Ufqil Mubin
