Akurasi, Nasional. Senin, 27 November 2023, menjadi momentum penting dalam perjalanan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Indonesia. Presiden Joko Widodo (Jokowi) secara resmi melantik Nawawi Pomolango sebagai Ketua KPK sementara, menggantikan Firli Bahuri yang diberhentikan sementara karena ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan pemerasan terhadap mantan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo.
Pelantikan tersebut diawali dengan suasana yang hikmat di Istana Negara, Jakarta. Para hadirin menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya, menciptakan atmosfer yang penuh semangat nasionalisme. Setelah itu, surat Keputusan Presiden Nomor 116P/2023 tentang pemberhentian sementara Firli Bahuri dan pengangkatan Nawawi Pomolango sebagai Ketua KPK sementara dibacakan, menandai langkah awal Nawawi dalam memimpin lembaga yang memiliki peran krusial dalam memberantas korupsi.
Nawawi Pomolango, yang sebelumnya menjabat sebagai Wakil Ketua KPK periode 2019-2023, memberikan sumpah jabatan di bawah Alquran, menegaskan komitmennya untuk melaksanakan tugas dengan sungguh-sungguh. Setelah mengucapkan sumpah, Nawawi dan Presiden Jokowi menandatangani berita acara pelantikan, menandai dimulainya peran baru Nawawi dalam mengemban tanggung jawab sebagai pimpinan KPK.
Sebelumnya, Jokowi telah menandatangani Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 116 Tahun 2023, yang memberhentikan sementara Firli Bahuri dari jabatan Ketua KPK dan menunjuk Nawawi Pomolango sebagai penggantinya. Nawawi, salah satu dari empat Wakil Ketua KPK periode 2019-2023, menjadi sorotan seiring penunjukan beliau sebagai Ketua KPK sementara.
Salah satu aspek yang menarik perhatian publik adalah harta kekayaan Nawawi Pomolango yang dilaporkan sebagai syarat administratif. Dalam laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN) yang diserahkan pada 30 Januari 2023 untuk laporan periodik 2022, Nawawi tercatat memiliki harta senilai Rp3.713.500.000. Hartanya didominasi oleh tujuh bidang tanah dan bangunan senilai Rp2,3 miliar yang tersebar di Bolaang Mongondow dan Balikpapan.
Selain properti, Nawawi juga memiliki dua kendaraan, yakni motor Honda BeAT dan mobil Toyota Innova, dengan total nilai mencapai Rp321,5 juta. Harta bergerak lainnya senilai Rp155 juta, dan kas serta setara kas mencapai Rp702 juta. Secara mengejutkan, Nawawi tidak memiliki utang, mencerminkan keadaan finansial yang stabil.
Perbandingan dengan pendahulunya, Firli Bahuri, menciptakan perbandingan yang signifikan dalam hal kekayaan. Firli Bahuri, dalam laporan harta yang dilaporkan pada 20 Februari 2023, tercatat memiliki harta senilai Rp22.864.765.633. Harta ini termasuk delapan bidang tanah dan bangunan, serta sejumlah alat transportasi seperti dua motor dan tiga mobil dengan total nilai mencapai Rp1.753.400.000. Firli juga melaporkan tidak memiliki utang, menandakan tingkat keuangan yang kuat.
Profil Nawawi Pomolango menjadi sorotan, mengingat posisinya yang kini bertanggung jawab memimpin KPK. Lahir di Manado pada 28 Februari 1962, Nawawi memiliki latar belakang sebagai seorang hakim. Ia memulai karirnya sebagai hakim di Pengadilan Negeri Soasio Tidore, Halmahera Tengah, pada tahun 1992. Selama 27 tahun berkarier sebagai hakim, Nawawi pernah menduduki posisi penting, termasuk sebagai ketua Pengadilan Negeri Jakarta Timur pada 2016.
Nawawi Pomolango mencapai puncak karirnya ketika terpilih sebagai salah satu dari lima pimpinan KPK periode 2019-2023. Sebelumnya, ia telah menangani sejumlah kasus penting, termasuk kasus korupsi yang melibatkan tokoh-tokoh publik seperti mantan hakim Mahkamah Konstitusi Patrialis Akbar, mantan Ketua DPD Irman Gusman, dan mantan Presiden PKS Luthfi Hasan Ishaaq.
Dengan berbagai pengalaman dan latar belakang yang kaya, Nawawi Pomolango diharapkan dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam upaya KPK untuk memberantas korupsi di Indonesia. Pada masa kepemimpinannya, Nawawi diharapkan dapat memimpin KPK dengan integritas, transparansi, dan keberanian dalam menindak tegas pelaku korupsi tanpa pandang bulu.
Pelantikan Nawawi Pomolango sebagai Ketua KPK sementara menjadi sebuah tonggak penting dalam sejarah lembaga antikorupsi di Indonesia. Publik menanti langkah-langkah strategis yang akan diambil Nawawi dalam menjalankan tugasnya, sekaligus melihat sejauh mana KPK dapat mempertahankan peran dan fungsinya sebagai garda terdepan dalam memerangi korupsi di Tanah Air.(*)
Editor: Ani
