Akurasi.id, Samarinda – Ada banyak agenda pekerjaan yang ingin dikebut para anggota DPRD Kaltim setelah terbentuknya alat kelengkapan dewan (AKD) nantinya. Mengevaluasi pelaksaan sejumlah proyek pemerintah yang disebut-sebut banyak mandek adalah salah satunya.
Anggota DPRD Kaltim Syafruddin mengatakan, dirinya akan mendorong Komisi III agar memaksimalkan fungsi pengawasannya untuk mengevaluasi pelaksanaan pembangunan di Kaltim.
Dia menyebut, saat ini, DPRD Kaltim sudah punya banyak gambaran apa yang ingin dikerjakan dalam waktu segera. Pasalnya, sudah banyak wakil rakyat yang mendapatkan laporan adanya sejumlah proyek yang belum jalan dan belum selesai dikerjakan.
“Masih ada banyak proyek yang belum memenuhi target dan presentasi kinerja. Setelah terbentuknya AKD, kami akan langsung tancap gas,” ucap pria yang bakal duduk di Komisi III DPRD Kaltim ini.
Syafruddin tidak ingin mengulangi apa yang terjadi pada 2018 lalu. Ketika itu, terdapat sejumlah proyek yang tidak tuntas, tetapi diberikan perpanjangan waktu dengan diterbitkannya Peraturan Gubernur (Pergub) Kaltim nomor 71 tahun 2018 tentang Perpanjangan Masa Pekerjaan Proyek.
“Setelah AKD disahkan, kami secepatnya akan langsung meninjau ke lapangan untuk mengecek progres dari proyek yang telah dikerjakan,” kata dia.
Ada sejumlah alasan mengapa DPRD Kaltim perlu segera mengevaluasi pelaksanaan proyek pemerintah. Salah satunya untuk menekan angka sisa lebih pembiayaan anggaran (SiLPA) di APBD 2019.
“Kami mau tancap gas mengawasi dan mengevaluasi semua proyek pemerintah. Kami tidak mau lagi pemerintah bersembunyi di balik aturan. Misalnya mereka menggunakan lagi Pergub 71/2018,” imbuhnya.
Syafruddin menginginkan, ketika ada persoalan dalam penyelenggaraan pembangunan, semestinya pemerintah melakukan pembenahan secara mendasar, bukan dengan membuatkan aturan untuk menutupi adanya kesalahan itu sendiri.
“Padahal sebenarnya ketika ada keterlambatan pekerjaan proyek, karena ada kesalahan dari mereka (pemerintah juga). Misalnya, penetapan pemenang lelang yang terlambat,” katanya.
Kesalahan demi kesalahan yang terjadi pada tahun-tahun sebelumnya, mestinya dijadikan cermin bagi pemerintah untuk mengevaluasi diri. Sehingga keterlambatan penyusunan dan dokumen proyek tidak terulang terus.
“Kemudian ada proses lelang yang terlambat. Semestinya proses lelang itu dipercepat. Kesiapan dari dokumen-dokumen kontrak proyek juga harus disiapkan lebih awal. Tetapi mereka lamban di situ,” tandasnya. (*)
Penulis: Muhammad Aris
Editor: Yusuf Arafah
