Akurasi.id, Bontang – Pendapat Wali Kota Bontang terhadap Rancangan Peraturan daerah (Raperda) tentang Pengelolaan Permukiman Masyarakat di Atas Air yang merupakan salah satu raperda inisiatif DPRD Bontang, ditanggapi Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN), Demokrat, PPP dan PKS (ADPS).
Anggota Komisi III DPRD Bontang, Sulhan menyambut baik atas pendapat Wali kota Bontang terkait usulan raperda tersebut. Di mana terdapat kesamaan pemahaman tentang pentingnya regulasi pengelolaan permukiman masyakat di atas air. Apalagi wilayah Bontang sendiri sangat dominan dengan wilayah perairan.
“Wilayah Bontang ini banyak masyarakat yang tinggal di atas air, seperti Bontang Kuala, Tihi-Tihi, Selangan serta Gusung. Jadi kami sangat bersyukur bahwa Wali Kota Bontang menyambut baik atas raperda ini,” ucap Sulhan, Senin (20/5).
Dijelaskan Sulhan, DPRD sangat sependapat dengan Wali kota Bontang, agar materi raperda ini lebih mempertegas terkait kawasan sebagaimana diatur dalam Perda Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan/atau Perda tentang Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) dan Peraturan Zonasi agar menyesuaikan dan sinergi.
Namun, terkait penerapan sanksi dalam Raperda ini, Fraksi ADPS menyarankan untuk dilakukan kajian lebih mendalam terutama dari aspek sosiologis dan historis masyarakat setempat.
“Kajian ini perlu dilakukan untuk meminimalisir dampak sosial yang kemungkinan terjadi, dan agar raperda ini kelak dapat terlaksana secara efektif dan efisien,” imbuhnya.
Seperti diketahui, Bontang merupakan mayoritas wilayah perairan, membuat akhirnya banyak masyarakat yang mendirikan bangunan di atas air. Selain adanya pengelolaan, juga harus ada sanksi tegas sebagai upaya untuk memastikan ketaatan hukum terhadap pemukiman di atas air. (adv)
Penulis: Bambang Al-Fatih
Editor: Yusva Alam
