Sikapi Gaji TK2D yang Kerap Lambat Dibayarkan, Mahyunadi: Berikan Kesempatan Saya Menyelesaikannya

Akurasi.id, Sangatta – Persoalan keterlambatan pembayaran gaji Tenaga Kerja Kontrak Daerah (TK2D) yang acap kali terlambat dibayarkan Pemerintah Kutai Timur (Kutim) turut mendapatkan perhatian Mahyunadi. Sebagai sesuatu yang menjadi hak dasar, gaji para abdi negara semestinya dapat dibayarkan tepat waktu oleh pemerintah.

baca juga: Jika Jadi Bupati, Mahyunadi Yakin Bisa Bawa Akselerasi Pembangunan Kutim hingga Tiga Kali Lipat

Ketika misalnya Pemerintah Kutim beralasan keterlambatan gaji TK2D, termasuk Pegawai Negeri Sipil (PNS) lantaran persoalan defisit anggaran, maka semestinya ada skema lain yang dapat diupayakan pemerintah untuk mengurai persoalan itu.

Apalagi persoalan defisit anggaran yang terjadi di Kutim sudah berlangsung selama beberapa tahun terakhir. Artinya, Pemerintah Kutim semestinya dapat bercermin dan mengevaluasi berbagai kebijakan supaya hak-hak dasar para pegawai tidak terabaikan.

“Pembayaran gaji TK2D ini memang yang sering terlambat. Dan ini masalah serius yang harus diselesaikan. Karena berkaitan dengan kelanjutan hidup dan piring nasi para pegawai,” kata Mahyunadi, Jumat (7/3/20).

Sebagai calon bupati Kutim, Mahyunadi memastikan, jika dia terpilih untuk memimpin Kutim, maka persoalan keterlambatan gaji TK2D tersebut adalah salah satu prioritas yang akan dia tuntaskan pada tahun pertama kepemimpinannya.

Tidak hanya itu, politikus Partai Golkar ini, juga memastikan, kalau dia akan mengupayakan agar supaya kesetaraan TK2D dapat ditingkatkan. Misalnya dengan memperjuangkan agar gaji TK2D setidaknya dapat disetarakan dengan upah minimum kabupaten (UMK) atau setara upah minuman regional (UMR).

Apalagi persoalan tersebut bukan hanya saat ini dia suarakan. Ketika masih menjabat ketua DPRD Kutim, Mahyunadi mengaku, dia sudah sering menyuarakan dan memperjuangkan itu. Hanya saja, usulan itu selalu kandas di tangan pemerintah dengan berbagai alasan serta pertimbangan.

“Saya akan upayakan agar gaji TK2D bisa setara UMK atau UMR. Mereka layak mendapatkan kesejahteraan sebagai seorang PNS. Dan untuk menyelesaikan semua itu, maka mau tidak mau saya harus menjadi bupati. Dan saya mohon dukungan masyarakat,” tuturnya.

Mahyunadi mengemukakan, hal terpenting yang mendorong dia maju sebagai calon bupati Kutim, lantaran dia merasa prihatin dengan pembangunan yang ada saat ini. Sebagai putra daerah, dia ingin membawa Kutim bersanding dengan daerah lain yang sudah maju di Kaltim maupun Indonesia.

“Salah satu yang mau saya bereskan adalah, jangan ada lagi gaji TK2D yang tidak terbayarkan tepat waktu. Saya mau, semua masyarakat sama-sama mendapatkan sejahtera. Jika perlu, Kutim selalu punya anggaran lebih di setiap tahun. Tidak ada lagi utang-utang pembangunan. Saya yakin itu bisa diwujudkan, jika saya diamanatkan menjadi bupati,” tandasnya. (*)

Penulis/Editor: Dirhanuddin