Akurasi.id, Sangatta – Masih banyaknya infrastruktur jalan yang tidak terbangun dengan baik oleh Pemerintah Kutai Timur (Kutim) di daerah pedalaman mendapatkan perhatian Mahyunadi. Anggota DPRD Kaltim itu menilai, masyarakat di daerah pelosok memiliki hak yang sama untuk mendapatkan keadilan dan pemerataan pembangunan.
baca juga: Ketika Listrik Jadi Barang Langka di Pedalaman Kutim, Ekonomi Mandek, Gelap Tiada Berkesudahan
Saat bertandang ke Kecamatan Telen dan Muara Wahau pada Senin (9/3/20) lalu misalnya, Mahyunadi disuguhkan dengan pemandangan jalan Kecamatan Telen yang kondisinya bopeng di mana-mana. Pengaspalan jalan seolah tampak hanya menjadi jalan tambalan. Di hampir semua sudut jalan terdapat lubang-lubang besar. Sementara jalan itu menjadi akses yang cukup krusial bagi masyarakat setempat.
Ketika bertemu warga Desa Muara Pantun, Kecamatan Telen, pria yang kini memutuskan maju sebagai calon Bupati Kutim itu, pun mendapatkan banyak keluhan atas buruknya infrastruktur jalan di Kecamatan Telen. Seperti disampaikan salah seorang warga Desa Muara Pantun bernama Mulyadi, bahwa kerusakan jalan kecamatan itu telah diusulkan untuk diperbaiki, tetapi belum juga direspons pemerintah.
“Jalan kami ini sudah rusak parah dan sudah lama tidak pernah diperbaiki lagi. Usulan perbaikan jalan sudah sering kami sampaikan, tetapi belum direspons lagi. Sementara jalan kecamatan ini, bukan hanya digunakan warga Desa Muara Pantun, tetapi juga oleh desa-desa lain di Kecamatan Telan,” kata Mulyadi.
Dia berharap, kerusakan jalan poros Kecamatan Telen dapat segera diperbaiki oleh pemerintah. Karena menurut dia, jalan itu menjadi sentra bagi aktivitas masyarakat yang ingin bepergian ke Muara Wahau, Bengalon, atau ke Sangatta Utara sebagai pusat ibu kota kabupaten.
“Jalan menuju Muara Pantun ini, diakses oleh 8 desa lain yang ada di Kecamatan Telen. Makanya, kami sangat berharap pemerintah dapat segera memperbaikinya. Karena kalau jalan kami baik, pasti kegiatan ekonomi masyarakat juga akan ikut membaik,” harapnya.
Menyikapi itu, Mahyunadi merasa cukup prihatin dengan masih adanya jalan-jalan kecamatan dan desa yang rusak parah. Menurut dia, semestinya persoalan infrastruktur ini menjadi prioritas pemerintah, karena berkenaan langsung dengan kepentingan masyarakat banyak.
Selain itu, Mahyunadi menilai, pada dasarnya, jika pemerintah cukup serius mengurusi dan menyelesaikan berbagai persoalan pembangunan di Kutim, maka ada banyak jalan dan opsi yang bisa diambil. Dia mencontohkan, pembangunan Jalan Soekarno-Hatta di Kecamatan Sangatta Utara, dulu tidak dibiayai pemerintah, tetapi berikan menjadi tanggung jawab PT Kaltim Prima Coal (KPC).
“Pada saat Pak Mahyudin menjabat bupati Kutim, beliau pernah membangun jalan itu tanpa APBD. Hal yang serupa semestinya dapat dilakukan juga untuk di kecamatan dan desa, karena ada banyak sekali perusahaan besar yang beroperasi di Kutim. Tinggal kita berikan saja tanggung jawab mereka membangun itu,” sebutnya.
Untuk merealisasikan hal itu menurut pria yang karib disapa Yunat ini bukan hal yang sulit dilakukan. Kuncinya terletak pada komitmen dan keseriusan pemerintah itu sendiri, apakah benar mau menyelesaikan berbagai persoalan pembangunan masyarakat atau tidak.
“Kenapa Jalan Soekarno-Hatta bisa dibangun, karena pada saat itu Pak Mahyudin tidak meminta apa-apa. Beliau hanya meminta kepada KPC supaya ikut membangun sarana dan prasarana yang dibutuhkan masyarakat,” imbuhnya.
Hal yang juga cukup membuat Mahyunadi prihatin adalah, buruknya infrastruktur di kecamatan dan desa di daerah pelosok, termasuk di wilayah pesisir Kutim, seolah dibiarkan dengan alasan defisit yang tiada berkesudahan. Sementara daerah lain di Kaltim yang pernah terkena imbas defisit pada 2015-2016 lalu, semuanya telah mampu menyelesaikannya.
“Di hampir semua kecamatan di Kutim pasti terdapat perusahaan sawit. Bahkan ada perusahaan pertambangan. Semestinya, kalau pemerintah serius, maka ada dana CSR perusahaan yang dapat dimanfaatkan membangun sarana dan prasarana masyarakat, termasuk membenahi jalan-jalan kecamatan dan desa,” sebutnya.
Atas dasar alasan itu, Mahyunadi mengaku, kalau dia telah mengikhtiarkan diri untuk benar-benar maju pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kutim 2020 ini. Dengan mencalonkan diri sebagai bupati Kutim, dia ingin memimpin secara langsung program percepatan dan pemerataan pembangunan di Kutim untuk 5 tahun ke depan.
“Insyaallah, jika saya jadi bupati Kutim, saya akan mendorong dan memaksimalkan semua potensi yang ada untuk mewujudkan keadilan pembangunan di masyarakat. Utang-utang proyek akan saya tuntaskan pada tahun pertama menjabat bupati. Itu janji dan komitmen saya untuk masyarakat Kutim,” tandasnya. (*)
Penulis/Editor: Dirhanuddin
