Akurasi.id – Presiden Prabowo Subianto menegaskan akan menyingkirkan menteri atau pembantunya di kabinet pemerintahan yang tidak bekerja maksimal untuk kepentingan rakyat. Penegasan itu disampaikan usai menghadiri peringatan Hari Lahir (Harlah) ke-102 Nahdlatul Ulama (NU) di Istora Senayan, Jakarta.
“Kita ingin rakyat mendapatkan pemerintahan yang bersih dan bekerja dengan benar. Kalau ada yang tidak mau bekerja untuk rakyat, saya akan singkirkan,” ujar Prabowo.
Meski memberikan pernyataan tegas, Prabowo tidak secara langsung memastikan kapan reshuffle atau perombakan Kabinet Merah Putih akan dilakukan. Namun, dia mengaku telah memberikan peringatan berkali-kali selama 100 hari pertama pemerintahannya.
“Siapa yang bandel, siapa yang dablek, siapa yang tidak mau mengikuti tuntutan rakyat untuk pemerintahan bersih, saya akan tindak,” tegas Ketua Umum Partai Gerindra tersebut.
Dalam kesempatan itu, Prabowo juga mengingatkan aparat pemerintah untuk “bersih sebelum dibersihkan” dan tetap setia pada kebijakan yang mengutamakan rakyat.
NU Tegaskan Dukungan Penuh untuk Pemerintah
Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), Yahya Cholil Staquf atau Gus Yahya, menegaskan komitmen NU dalam mendukung program pemerintah demi kesejahteraan rakyat.
“Kami siap berkontribusi aktif dengan berbagai langkah strategis, termasuk pengembangan sistem digital dan layanan masyarakat,” ujar Gus Yahya dalam peringatan Harlah NU ke-102.
PBNU juga telah menandatangani sejumlah nota kesepahaman dengan beberapa kementerian dalam Kabinet Merah Putih serta Badan Gizi Nasional. Kerja sama ini diharapkan dapat memperkuat peran NU dalam mendukung kebijakan pemerintah, termasuk inisiatif makan bergizi gratis.
Selain itu, NU berperan aktif dalam sektor pertanian, kajian keulamaan, serta forum diskusi strategis yang melibatkan ulama dan kader organisasi.
Munas-Konbes NU Bahas Isu Aktual
Wakil Ketua Umum PBNU Amin Said Husni mengungkapkan bahwa dalam Musyawarah Nasional dan Konferensi Besar (Munas-Konbes) NU kali ini akan dibahas sejumlah isu strategis, termasuk fikih perdagangan karbon dan problematika pajak dalam Islam.
“Perdagangan karbon menjadi bahasan penting. Kami akan membahas bagaimana hukum jual-beli karbon serta berbagai model alternatifnya,” ujarnya.
Selain itu, NU juga akan mengkaji konsep zakat dalam kaitannya dengan kewajiban pajak yang telah ada. “Kami ingin mengetahui pandangan ulama terkait isu double tax antara pajak dan zakat,” tambah Amin.
Rais Syuriyah PBNU Muhammad Nuh menyatakan bahwa hasil dari Munas-Konbes NU ini akan menjadi sikap resmi organisasi. Berbagai catatan dari Kongres Pendidikan dan Kongres Keluarga Maslahat yang telah dilaksanakan sebelumnya juga akan dibahas dalam perhelatan ini.
“Semua catatan penting itu akan menjadi keputusan resmi organisasi dan disampaikan kepada publik,” ujarnya.
Dengan kolaborasi yang terus terjalin antara pemerintah dan NU, diharapkan pembangunan nasional dapat terus berjalan dengan baik dan memberikan manfaat besar bagi rakyat Indonesia.(*)
Penulis: Nicky
Editor: Willy
