Menko Polhukam, Mahfud MD menegaskan pemerintah tetap fokus siapkan pelaksanaan pemilu 2024. Sementara, untuk urusan parpol dan DPR beda urusan, pemerintah tetap fokus siapkan pelaksanaan pemilu 2024.
Akurasi.id, Jakarta – Pemerintah memberikan jawaban terbaru soal wacana penundaan pemilu. Menko Polhukam Mahfud Md menegaskan pemerintah tetap fokus menyiapkan pelaksanaan pemilu 2024.
“Jadi pemerintah tetap menyiapkan jadwal 2024 untuk Pemilu Presiden dan Wapres, serta legislatif dan Pilkada serentak. Urusan parpol di DPR silahkanlah. Kita akan bekerja secara profesional sesuai dengan tugas dan fungsinya,” kata Mahfud Md saat melakukan kunjungan kerja di Kabupaten Sampang, Jawa Timur, Minggu (20/3/2022).
Mahfud lalu menjelaskan soal beredarnya undangan acara yang berisi agenda soal pembahasan pemunduran pemilu yang rencananya berlangsung di Balikpapan, Senin (21/3). Pada acara itu turut mengundang KPU dan Bawaslu Kota Balikpapan.
Mahfud mengatakan agenda tersebut dibatalkan. Acara itu batal lantaran itu memunculkan isu liar bahwa Kemenko Polhukam mengagendakan wacana penundaan pemilu.
“Kemarin ada berita di Balikpapan, katanya Kemenko Polhukam undang Bawaslu, undang KPU untuk mendiskusikan isu penundaan Pemilu,” katanya.
“Ya, itu kita batalkan, karena itu akan menimbulkan isu liar seakan-akan kita mengagendakan, padahal sebenarnya kita mau menjelaskan kepada masyarakat bahwa agenda pemerintah tetap,” sambung dia.
[irp]
Penundaan Pemilu Oleh Parpol Hal Lumrah
Mahfud kemudian menilai wacana terkait penundaan pemilu yang muncul di parpol, DPR, LSM dan ormas merupakan hal lumrah untuk dilakukan.
“Bahwa Partai Politik, DPR, LSM, Ormas, mau mendiskusikan hal itu, diskusikan saja. Silahkan diskusi, apa hasilnya itu urusan politik. Tapi bagi pemerintah, saya sekarang sudah menyiapkan. Tahun 2024 ada Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, legislatif dan Pilkada serentak. Itu kita siapkan,” lanjut Mahfud.
Selain itu, Mahfud menyebut kondisi demokrasi saat ini yang berbeda dengan rezim Orde Baru. Menurutnya, kondisi demokrasi kini membebaskan masyarakat dalam memberikan pendapat.
“Ini negara Demokrasi, dulu jaman orde Baru kan partai politik tidak boleh bicara, LSM juga tidak boleh bicara, pokoknya dulu semua ditegur. Sekarang bicaralah,” tegas Mahfud. (*)
Sumber: Kumparan.com
Editor: Redaksi Akurasi.id
