Akurasi.id, Samarinda – Lubang bekas tambang milik PT Insani Bara Perkasa (IBP) yang berlokasi di Kelurahan Bukit Pinang, Kecamatan Samarinda Ulu, Samarinda, telah ditutup pada 2018. Namun kolam kembali terbentuk pada Maret 2019. Hal ini disampaikan inspektur tambang Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Kaltim dalam inspeksi mendadak, Senin (24/6/19).
Peninjauan itu dilakukan setelah pekan lalu lubang eks tambang tersebut digunakan almarhum Ahmad Setiawan untuk berenang. Di lubang itu pula siswa kelas IV di SD 019 Bukit Pinang itu menghembuskan nafas terakhir.
Koordinator Inspektur Tambang Dinas ESDM Kaltim, Deni Wibawa mengatakan, pihaknya tidak mengetahui perusahaan atau oknum yang membuka kembali lubang yang telah ditutup PT IBP tersebut.
“Lokasi tersebut sudah ditutup. Termasuk penutupan lubang bekas tambang atau back filling sampai selesai tanpa meninggalkan genangan sama sekali. Dan telah dilakukan dalam Laporan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan atau LUPL dan laporan triwulan satu 2019,” ungkanya.
Informasi tersebut didapatkannya dari PT IBP. Dia menyebut, berdasarkan laporan yang diterima ESDM Kaltim, perusahaan tak pernah membuka kembali lubang yang telah ditutup dan direklamasinya.
Meski demikian, areal itu berada dalam otoritas dan tanggung jawab PT IBP. Karena perusahaan belum menyerahkan kembali pengelolaan lahan pada pemerintah.
Atas dasar itu, kata dia, salah satu tugas PT IBP, perusahaan tambang batu bara yang memegang izin dari pemerintah pusat itu mesti mengawasi areal yang ditambangnya.
Sementara dari segi pengawasan operasional dan penilaian kinerja perusahaan, kewenangan tersebut berada di tangan pemerintah pusat. Pasalnya, PT IBP memegang izin Perjanjian Karya Pengusahaan Batu Bara (PKP2B). “Harusnya dia (pemerintah pusat) menegur Insani,” tuturnya.
Disinggung tidak adanya papan peringatan di areal tersebut, Deni menegaskan, hal itu harusnya terpasang. Pemasangan papan sejatinya tanggung jawab perusahaan yang menggali lubang. Namun karena tidak diketahui perusahaan yang membuka kembali lubang, maka tanggung jawab tak lagi dapat diserahkan kepada IBP.
Meski demikian, bukan berarti PT IBP dibiarkan lepas tangan. “Kewajibannya harus mengawasi semua areal ini. Ketika belum dilakukan reklamasi secara penuh, semua tanggung jawab itu berada di tangan Insani,” katanya.
Kepala Dinas ESDM Kaltim, Wahyu Widhi mengaku, walau perusahaan tersebut berstatus PKP2B, pihaknya tetap memiliki kewajiban untuk menyampaikan laporan kepada Kementerian ESDM. “Terutama juga kepada gubernur saya. Hasil investigasi ini kita rangkum. Kita laporkan,” ucapnya.
Setelah menyampaikan laporan, dia berharap Kementerian ESDM menindaklanjuti temuan tersebut. Apabila kementerian menurunkan tim, Dinas ESDM Kaltim akan meminta publik dilibatkan. “Artinya kita mencoba transparan. Tidak ada yang kita sembunyikan,” tegasnya. (*)
Penulis/Editor: Ufqil Mubin
