Akurasi.id, Samarinda – Sehari pasca Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan pergerakan senyap Operasi Tangkap Tangan (OTT) di Kaltim, tepatnya di Kantor Balai Pelaksana Jalan Nasional (BPJN) XII Balikpapan Satker PJN wilayah II Kalimantan Timur cabang Samarinda, Jalan Tengkawang, pada Selasa (15/10/19) siang kemarin, mulai Rabu (16/10/19) pagi terpantau, jika kawasan perkantoran ini mendadak sunyi.
Baca juga: BREAKING NEWS!! 8 Pejabat Kaltim Terjaring OTT KPK, Diduga Terkait Suap Proyek Jalan Kaltimtara
Bahkan awak media tidak diperbolehkan masuk melebihi ruang tunggu, yang berada di lantai dua dari bangunan berlantai tiga itu. Bahkan setelah menjelang siang hari, awak media yang terus berdatangan semakin di perkecil ruang geraknya. Pihak pengamanan kantor, menutup pintunya.
Kendati demikian, awak media tetap berhasil menghimpun informasi. Diketahui, saat kejadian itu, tim KPK melancarkan operasinya, dengan menyambangi perkantoran ini, sekitar pukul 13.00 Wita, menggunakan kendaraan roda empat bermerk Innova hitam. Belum jelas, KPK menahan berapa orang Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dari ruang kantor ini. Tapi satu diantaranya, diketahui berinisial AT dan KPK pun diinformasikan sudah memasang police line di ruang kerjanya.
“Mereka kemarin itu sebentar saja. Dari dalam (ruangan), sempat terdengar gaduh. Kemudian mereka keluar dan langsung ke mobil. Kalau tidak salah satu atau dua orang yang dibawa waktu itu,” ungkap seorang sumber yang enggan disebutkan namanya.
Operasi senyap KPK saat itu sontak membuat pegawai lain di kantor tersebut kaget. Banyak di antaranya tidak tahu duduk masalah terkait paket kegiatan multiyears senilai Rp 115 miliar itu. Pasca penahanan tim KPK diinformasikan memasang police line di sejumlah ruangan. Saat melakukan pemantauan, awak media tak diberi akses melihatnya.
“Tidak bisa, Mas. Tidak ada yang bisa ditemui. Semua pejabat ke Balikpapan tadi malam,” ungkap sekuriti BPJN, Hermanto. Hingga berita ini diturunkan belum ada keterangan resmi dari pejabat berwenang di BPJN cabang Samarinda.
Satu Miliar Setiap Satu Kilometer?
Sebagai informasi, proyek multiyears yang diduga menjadi proyek bancakan di BPJN diketahui merupakan jalur penghubung tiga kota dan berstatus jalan nasional sepanjang 155 kilometer yang tergolong padat lalu lintas kendaraan. Beberapa segmen dikabarkan mengalami kerusakan. Lebih parah di segmen Bontang-Sangatta. Jalur itu sedang preservasi.
Dari hasil penelusuran di LPSE Kementerian PUPR, pada 2018 anggaran untuk proyek ini senilai Rp 193 miliar. Setelah tender, proyek ini dimenangkan oleh PT Haris Tata Tahta beralamat Jalan Sultan Sharil, Kota Bontang dengan nilai penawaran Rp 155 miliar. Jika jarak jalan 155 kilometer dengan alokasi dana Rp 155 miliar, maka setiap satu kilometer di alokasi dana sebesar Rp 1 miliar.
Data hasil penelusuran ini pun turut dibenarkan Kepala Biro (Karo) Administrasi Pembangunan Sekretariat Provinsi (Setprov) Kaltim, Fadjar Djojoadikusumo, jika ada perbaikan jalan dari Samarinda menuju Bontang dan Sangatta. Alokasi dana yang digunakan bersumber dari APBN sebesar Rp 155 miliar.
“Iya, sejak awal 2018 anggaran tersebut telah tersedia. Namun, dalam prosesnya perbaikan jalan baru saja dilaksanakan dan harus dapat diselesaikan hingga akhir tahun ini,” ungkap Fadjar.
Gubernur Apresiasi Kerja KPK
Rabu (16/10/19) siang tadi, Gubernur Kaltim Isran Noor, saat dijumpai di gedung Dekranasda, Jalan H.A.M Rifadin, Kecamatan Loa Janan Ilir, mengungkapkan apresiasinya pada kinerja lembaga antirasuah ini.
Kata mantan Bupati Kutai Timur (Kutim) ini, semoga gerak senyap KPK di tanah Benua Etam saat ini bisa membuat efek jera bagi pejabat negara yang ingin bermain-main dengan uang rakyat. Karena itu dirinya menyerahkan sepenuhnya kepada penegak hukum untuk menyelesaikan seluruh rangkaian prosesnya.
“Kita serahkan saja ke KPK sepenuhnya untuk menyelesaikan masalah ini,” ucapnya.
Ia juga menambahkan, meski para pejabat tersebut sedang terjerat persoalan hukum, tetapi proyek penghubung antar wilayah itu tetap harus berjalan. “Orangnya boleh di proses, tapi kegiatan pengerjaannya jangan. Karena yang dirugikan nantinya adalah masyarakat lagi,” imbuhnya.
Isran memastikan dalam jeratan kasus tersebut, tidak ada pejabat dari jajarannya yang turut diperiksa. “Itu dari pegawai pusat kementerian,” tegasnya.
Meski proyek jalan tersebut berada di bawah wilayah kepemimpinannya, tetapi Isran menegaskan jika pengerjaan itu masuk dalam kewenangan pemerintah pusat. Meski kewenangannya sangatlah minim terkait persoalan proyek itu, tapi Isran akan memastikan agar wacana itu tetap terus berjalan sebagaimana mestinya.
Ia tidak ingin proyek tersebut mangkrak hanya karena ulah segelintir oknum nakal yang sedang diproses KPK. “Kita usahakan itu tetap berjalan,” harapnya.
Diwartakan sebelumnya, tim KPK menahan Kepala BPJN Wilayah XII Kaltim Refly Ruddy Tangkere di Jakarta, Selasa (15/10/19). Di hari yang sama, KPK juga menahan tujuh orang di Samarinda dan Bontang, Kaltim. Tujuh orang yang di tangkap di Samarinda dan Bontang langsung dibawa ke Polda Kaltim di Balikpapan.
Ketujuh orang ini rencana diberangkatkan ke Jakarta, Rabu (16/10/19). Total delapan orang ini diduga terlibat kasus suap proyek multiyears senilai Rp 155 miliar. Modus korupsi menggunakan ATM. Rekanan atau kontrakan memberikan ATM pada pejabat di BPJW XII yang sudah diisi sejumlah uang secara periodik. Total uang yang telah diberikan melalui ATM tersebut sekitar Rp1,5 miliar. (*)
Penulis : Muhammad Upi
Editor: Yusuf Arafah
