Ditulis Oleh: Hafidz Prasetyo
10 Juni 2019
Banjir kembali menggenangi Samarinda pada Minggu (9/6/19). Hingga saat ini, banjir masih menyasar permukiman penduduk. Penyebabnya, lagi-lagi hujan dengan intensitas sedang hingga tinggi yang berlangsung lebih dari 12 jam. Pantauan di lapangan, Kecamatan Samarinda Utara menjadi kawasan terluas yang terdampak banjir, sebagian Kecamatan Sungai Pinang, dan Samarinda Ulu juga terendam dengan ketinggian air paling dalam sepinggang orang dewasa dari permukaan jalan raya.
Genangan air hampir menyapu bersih seluruh badan jalan utama Samarinda. Alhasil, akses jalan utama tak dapat dilewati. Bahkan jalur menuju Bandara Aji Pangeran Tumenggung (APT) Pranoto sempat terputus.
Banjir memang bukan hal baru di Samarinda. Semestinya itu wajib jadi atensi serius pemerintah. Jika melihat fenomena tersebut, jelas menunjukkan kondisi darurat bencana lingkungan di ibu kota Kaltim saat ini.
Berkaca kondisi lingkungan Samarinda yang sudah dinilai darurat, Pemkot Samarinda harus serius menyikapi masalah ini. Pertama yang harus dilakukan adalah menyiapkan kembali Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS). Di mana kajian itu mengacu pada Undang-Undang (UU) Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH).
Dengan semakin parahnya banjir yang terjadi, tentu perlu disikapi lebih serius. Termasuk dalam penanganannya adalah menyiapkan KLHS, yang merupakan rangkaian analisis partisipatif berkelanjutan yang berintegrasi dengan berbagai program pemerintah daerah. Sehingga pemerintah daerah bisa melihat sejauh mana kebijakan atau program dengan prinsip pengembangan berkelanjutan dan berpihak pada lingkungan serta masyarakat. Ini definisi menurut UU PPLH. Acuan wajib dalam melihat pengembangan program pada satu daerah.
Saya menilai sejauh ini upaya penanganan banjir di Kota Tepian (sebutan lain Samarinda) berkutat pada perbaikan fisik semata. Langkah itu hanya solusi jangka pendek. Tak sesuai dengan kondisi lingkungan lagi.
Tentu hujan tidak semata penyebab banjir yang terus menerus meneror Samarinda. Sebab banjir tak menutup kemungkinan akibat pembangunan yang hanya menekankan pada kepentingan ekonomi atau ketidakadilan dalam kebijakan pembangunan sosial, yang diperburuk dengan perusakan lingkungan. Jika daya tampung dan daya dukung lingkungan sudah tidak sesuai lagi, pembukaan lahan terus berlangsung, percuma ada perbaikan drainase.
Pemkot Samarinda perlu melihat lagi skala prioritas program yang dijalankan. Caranya, mengevaluasi master plan banjir beberapa tahun lalu. Meski hal itu pernah dilakukan, namun itu hanya sekadar mengatur proyek pengendalian banjir agar tidak tumpang tindih. Bukan mengkaji secara menyeluruh pola dan penyebab banjir.
Artinya pemkot perlu berhitung ulang terkait upaya penyelamatan lingkungan di Samarinda. Termasuk memperhatikan daya tampung dan daya dukung satu kawasan saat menetapkan pembukaan lahan. Seperti melihat hulu dari permasalahan terkait kemampuan ekologi dari kawasan. Misalnya rencana pengembangan satu kawasan, harusnya dilihat dahulu kemampuan daya dukung kawasan. Jika ada bukaan dan alih fungsi lahan yang masif, mestinya ada langkah perbaikan atas kawasan tersebut.
Dari KLHS dapat diketahui apakah Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) kota masih sesuai atau tidak. Dengan begitu, dapat disesuaikan perencanaannya, penataan mana kawasan yang disiapkan untuk izin pembukaan lahan, kawasan permukiman, dan kawasan usaha juga bisa terpetakan dengan baik. KLHS juga sebagai acuan mengukur daya dukung dan daya tampung ekologi. Sehingga ada jaminan pembangunan yang berkelanjutan.
Minimal itu hal wajib yang perlu dikerjakan pemerintah sebagai acuan menanggulangi kerusakan alam yang bisa berdampak bencana ekologis. Perlu diingat, pembangunan infrastruktur jangan sampai mengganggu kondisi lingkungan secara signifikan.
Banjir sering dianggap sebagai bencana alam dan takdir Tuhan. Padahal fenomena tersebut lebih sering terjadi karena salah urus lingkungan dan aset alam yang terjadi secara akumulatif dan terus menerus. Krisis demi krisis akibat salah urus ini kemudian berujung pada bencana lingkungan yang kian nyata terlihat.
Dalam memilih pemimpin daerah, kriteria harus lebih jelas. Dalam artian, pemimpin yang mampu mengawal kebijakan pembangunan daerah tanpa mengesampingkan pertimbangan lingkungan.
Karena kondisi lingkungan saat ini sudah mengkhawatirkan bahkan sudah bisa dikatakan darurat, maka menyusun kembali KLHS adalah salah satu upaya penting agar penataan pola ruang dan wilayah yang diharapkan bisa sesuai daya dukung dan daya tampung daerah. Itulah alasan mendasar mengapa KLHS menjadi atensi yang harus diperhatikan pemerintah. (*)
Editor: Ufqil Mubin
Sekilas: Penulis adalah Kepala Departemen Advokasi dan Kampanye Wahana Lingkungan Hidup (WALHI) Kaltim.
