Janji PAD Rp32 Triliun Jauh dari Harapan, Hadi Mulyadi: Itu Janji Selama 5 Tahun Jabatan. Namun demikian, Hadi Mulyadi mengakui, penarikan sejumlah kewenangan pemerintah provinsi ke pusat menjadi kendala tersendiri dalam merealisasikan janji politik itu.
Akurasi.id, Samarinda – Janji-janji politik Gubernur dan Wakil Gubernur Kaltim Isran Noor-Hadi Mulyadi kini mulai ditagih. Hingga dengan di 3 tahun kepemimpinan keduanya. Disebut-sebut masih ada banyak janji politik mereka yang hingga kini belum ditunaikan.
Terbaru, salah satu janji politik Isran-Hadi yang mulai disentil para anggota DPRD Kaltim. Yakni janji memberikan pendapatan asli daerah (PAD) bagi APBD Kaltim sebesar Rp32 triliun. Janji ini mendapatkan sorotan, dikarenakan hingga saat ini capaian PAD Kaltim masih jauh dari harapan.
Berdasarkan data yang dimiliki para wakil rakyat yang duduk di Karang Paci -sebutan Kaltim. Capaian PAD Kaltim dalam 3 tahun terakhir hanya berkisar diangkat Rp5 triliun. Artinya, janji PAD Rp32 triliun Isran-Hadi dianggap masih jauh panggang dari api.
Menjawab hal itu, Wakil Gubernur Kaltim Hadi Mulyadi berujar, bahwa janji itu bukan diwujudkan dalam satu atau dua tahun. Melainkan dalam satu periode kepemimpinan. Dalam 5 tahun masa jabatan. Artinya, saat ini dia dan Isran masih mengupayakan itu.
Di sisi lain, Hadi Mulyadi masih cukup optimis kalau apa yang sudah mereka janjikan itu akan mampu direalisasikan. Terlepas dari segala tantangan yang ada. Mulai dari pandemi Covid-19. Hingga dengan perubahan aturan yang cukup signifikan antara pemerintah daerah dan pusat.
“Kan target PAD (Rp32 triliun) itu selama 5 tahun. Jabatan kami selam 5 tahun. Nanti tunggulah sampai akhir masa jabatan kami jumlahnya berapa,” ujar ketua DPW Partai Gelora Kaltim ini saat dijumpai di Lamin Etam belum lama ini.
[irp]
Hadi sendiri tidak begitu mempermasalahkan berbagai kritikan yang dilayangkan banyak pihak. Termasuk dari DPRD Kaltim. Menurutnya, dia masih berkeyakinan, kalau target dan janji politik itu akan mampu mereka realisasikan sebelum masa akhir kepemimpinannya.
“Saya kira (target Rp32 triliun) itu enggak ada masalah. Bisa kami realisasikan. Dan itu kan rencana,” cakapnya.
Namun demikian, orang nomor dua di lingkungan Pemprov Kaltim ini, tidak menepis jika ada banyak sekali kendala yang dihadapi dalam mewujudkan janji politik itu. Dia memberikan contoh kendala itu, yakni banyaknya kewenangan pemerintah provinsi yang ditarik ke pusat. Hal itu berimbas pada peningkatan PAD Kaltim.
“Rencana ini memang terkendala dengan banyaknya kewenangan provinsi yang ditarik ke pusat. Sehingga PAD kita berkurang. Tapi janji politik itu sudah kami usahakan. Tapi kalau pusat mendadak merubah aturan, bagaimana kami bisa mendapatkan hal itu,” tuturnya.
Penarikan kewenangan itu tidak hanya pada urusan-urusan berskala besar. Seperti perizinan pertambangan atau izin usaha pertambangan (IUP). Melainkan juga pada izin-izin yang kecil. Misalnya saja izin pertambangan galian C turut ditarik ke pusat.
“Ya, jangankan yang besar, yang kecil-kecil saja seperti galian C saja ditarik ke pusat. Makanya PAD kita berkurang,” ucapnya.
Kemudian tantangan lain yang terbilang cukup sporadis yakni pandemi Covid-19. Kondisi ini memaksa semua ekonomi di Indonesia tiarap. Tidak terkecuali di Kaltim. Selama hampir satu tahun kemarin atau 2020, geliat ekonomi di Kaltim benar-benar mengalami kontraksi.
[irp]
“Kita sudah setahun terakhir ini terkendala Covid-19. Ini menjadi tantangan besar. Makanya, kalau secara rencana dan implementasinya (untuk merealisasikan PAD Rp32 triliun) sudah maksimal. Tapi duitnya (memang) enggak ada,” imbuhnya.
DPRD Kaltim Nantikan Realisasi Janji Isran-Hadi
Sorotan dan pertanyaan atas janji politik PAD Rp32 triliun ini sendiri datang dari berbagai anggota DPRD Kaltim. Mulai dari anggota Fraksi PKB Sutomo Jabir, anggota Fraksi PAN Baharuddin Demmu hingga anggota Fraksi PPP Rusman Yaqub.
Sutomo Jabir misalnya, merasa ragu dengan janji politik tersebut. Menurutnya, janji politik itu akan sulit direalisasikan. Karena inovasi yang dihadirkan Pemprov Kaltim terbilang minim. Artinya, janji politik Isran-Hadi hanya tampak indah di atas kertas. Namun minim dalam implementasinya.
“Hingga sejauh ini, itu baru sebatas janji politik saja. Visi dan misi Gubernur Kaltim Isran Noor ini di atas kertas memang sangat bagus. Tidak ada yang memungkiri hal itu. Tapi implementasinya sangat minim,” katanya.
Senada, Baharuddin Demmu menyampaikan, janji PAD Rp32 triliun itu. Merupakan janji politik yang dinantikan semua pihak. Tidak terkecuali pihaknya yang ada di DPRD Kaltim. Namun dalam kenyataannya, Baharuddin tampaknya belum sedikit pun melihat hal itu.
“Karena kalau saat ini kan PAD hanya berkisar Rp5 triliun. Nah, waktu kampanye, Pak Isran Noor (pernah menjanjikan) Rp32 triliun,” ungkap wakil rakyat yang duduk di Komisi II DPRD Kaltim ini.
[irp]
Menurutnya, jika memang Pemprov Kaltim menilai ada banyak kendala yang ditemui sehingga belum dapat merealisasikan itu. Maka semestinya dapat segera diurai. Di sisi lain, keberadaan setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) harus dimaksimalkan perannya.
“Kampanye itu kan harus dituangkan dalam bentuk RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah). Dan RPJMD dituangkan dalam bentuk RAKPD (Rencana Anggaran Kerja Pemerintah Daerah) setelah itu masuk ke APBD,” terangnya.
Kritikan serupa diutarakan Rusman Yaqub. Bahkan sebagai bentuk evaluasi atas janji politik itu, DPRD Kaltim menurutnya telah memanggil setiap Perusahaan Daerah (Perusda) Kaltim. Lewat perusda-perusda itu, DPRD Kaltim mencoba mengejar janji politik dari Isran Noor dan Hadi Mulyadi untuk memberikan PAD Rp32 triliun bagi APBD Kaltim.
“Makanya itu, kami undang (setiap perusda). Apa sih konsep mereka. Dalam menunjang program visi dan misi kedua Pak Gubernur Kaltim. Ternyata persoalan perusda ini tidak berubah dari sebelumnya (jalan di tempat),” imbuhnya. (*)
Penulis/Editor: Dirhanuddin
