Tanda PTM di Juli Belum Terlihat, DPRD Kaltim: Pak Gubernur, Sekolah Daring Jangan Terlalu Lama

Tanda PTM di Juli Belum Terlihat, DPRD Kaltim: Pak Gubernur, Sekolah Daring Jangan Terlalu Lama. Dewan telah membuktikan kalau risiko belajar dari rumah sangat tidak efektif terhadap daya tangkap belajar para siswa.

Akurasi.id, Samarinda – Pemprov Kaltim belum memberikan lampu hijau terkait rencana kegiatan pembelajaran tatap muka (PTM) yang akan dilaksanakan awal Juli 2021. Pertimbangannya, karena penyebaran wabah Covid-19 di Betua Etam, sebutan Kaltim, dirasa belum benar-benar cukup aman.

Menyikapi hal tersebut, Ketua Komisi IV DPRD Kaltim Rusman Yaqub menegaskan, bahwa dari awal pihaknya telah memperingatkan Pemprov Kaltim agar jangan terlalu lama menjalankan sekolah daring. Karena, pihaknya telah membuktikan risiko belajar dari rumah itu sangat tidak efektif terhadap daya tangkap belajar para siswa.

“Namun, yang memiliki otoritas penuh terhadap keputusan dilaksanakan PTM atau tidak, kan Pak Gubernur. Semua kembali kepada Pak Gubernur. Keputusan terakhirnya ada di beliau,” ungkap Rusman dijumpai belum lama ini.

Sehingga, lanjut Rusman, sebagai wakil rakyat yang membidangi masalah pendidikan, Komisi IV DPRD Kaltim akan mendukung keputusaan pemerintah. “Apapun keputusan Pak Gubernur, ya kami backup. Hanya saja, yaitu jangan terlalu lama,” ujarnya.

Di sisi lain, Rusman juga memberikan beberapa opsi. Apabila Pemprov Kaltim masih akan  memperpanjang sekolah dari rumah, maka pemerintah harus memberikan kompensasi-kompensasi terhadap masyarakat. Sebagai ganti rugi atas sekolah yang dilaksanakan tanpa tatap muka.

“Kalau proses belajar dari rumah masih diperpanjang, maka mestinya, mekanisme dan metode diperbaiki. Supaya ada kompensasi terhadap masyarakat. Jangan disuruh diperpanjang, tapi metode belajarnya masih itu-itu saja, ya jadi panjang masalahnya,” imbuhnya.

[irp]

Disinggung masalah adanya beberapa kabupaten/kota yang telah memulai PTM, politisi Fraksi Partai PPP ini, tidak mempermasalahkan hal tersebut. Ia mengatakan, pemerintah kabupaten/kota memiliki wewenang penuh atas daerah kerjanya.

“Misalnya ada bupati atau wali kota yang berani melaksanakan PTM, itu dalam segmen SD atau SMP. SMA tidak mungkin. Kalau SMA dan SMK, itu ranahnya pemprov. Harusnya sih sama (ranahnya). Ya kan aneh, SD dan SMP berani sekolah tatap muka, masa SMA enggak,” cakapnya. (*)

Penulis: Devi Nila Sari
Editor: Dirhanuddin