BANDUNG, Akurasi.id – Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, menggulirkan wacana baru yang kontroversial: keikutsertaan dalam program Keluarga Berencana (KB) akan menjadi syarat wajib bagi masyarakat yang ingin menerima bantuan sosial (bansos), beasiswa, dan bantuan pemerintah lainnya di Provinsi Jawa Barat.
Dalam rapat koordinasi bidang kesejahteraan rakyat bertajuk “Gawé Rancagé Pak Kadés jeung Pak Lurah” di Pusdai Jawa Barat, Senin (28/4/2025), Dedi menegaskan bahwa integrasi program KB dengan penyaluran bansos bertujuan untuk menciptakan distribusi bantuan yang lebih merata dan mengurangi ketimpangan.
“Seluruh bantuan pemerintah nanti akan diintegrasikan dengan KB. Jangan sampai kesehatannya dijamin, kelahirannya dijamin, tetapi negara menjamin keluarga itu-itu saja,” kata Dedi, dikutip dari Antara. “Yang dapat beasiswa, bantuan melahirkan, perumahan keluarga, bantuan non-tunai, semua mikul di satu keluarga saja. Ini harus diubah,” tambahnya.
Dedi menyoroti fakta bahwa tingginya angka kelahiran di keluarga prasejahtera kerap membebani keuangan negara. Menurutnya, biaya persalinan yang tinggi seharusnya bisa dialihkan untuk meningkatkan kesejahteraan, misalnya untuk pembangunan rumah. Ia juga berbagi pengalaman menemukan keluarga dengan 22 anak dan lainnya yang sedang mengandung anak ke-11.
Dalam wacana ini, Dedi menekankan pentingnya keterlibatan pria dalam program KB, terutama melalui metode vasektomi (MOP). Menurutnya, keterlibatan laki-laki diperlukan untuk meningkatkan efektivitas program, mengingat metode KB berbasis perempuan kerap menemui kendala seperti kelupaan minum pil KB.
“Jangan membebani perempuan saja. Harus laki-laki juga ikut KB, karena kalau perempuannya lupa minum pil, programnya jadi tidak efektif,” ujar Dedi.
Lebih lanjut, Dedi menegaskan bahwa berbagai jenis bantuan seperti sambungan listrik baru, beasiswa pendidikan, bantuan rumah tidak layak huni (rutilahu), dan bantuan sosial lain hanya akan diberikan kepada keluarga yang sudah menjadi peserta KB.
“Ada sekitar 150 ribu penerima bantuan sambungan listrik baru dari Pemprov. Syaratnya, boleh, tapi harus KB dulu,” tegasnya.
Untuk memastikan akurasi, Dedi mendorong integrasi data kependudukan dengan data penerima bantuan sosial, lengkap dengan status kepesertaan KB. “Saat akan memberikan bantuan, dicek dulu: sudah ikut KB atau belum. Kalau belum, harus KB dulu, dan diprioritaskan KB pria,” kata Dedi.
Wacana ini turut disampaikan di hadapan sejumlah pejabat nasional, termasuk Menteri Sosial Saifullah Yusuf, Menteri Desa PDT Yandri Susanto, Kepala BKKBN Wihaji, dan Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin.
Dedi berharap dengan kebijakan ini, kesejahteraan masyarakat Jawa Barat bisa lebih meningkat, sekaligus mendorong kesadaran berkeluarga secara bertanggung jawab.(*)
Penulis: Nicky
Editor: Willy
