Akurasi.id, Samarinda – Rencana pertemuan antara Gubernur Kaltim Isran Noor dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang sedianya dilaksanakan, Senin (5/8/19), dipastikan ditunda untuk sementara waktu. Pertemuan dalam rangka mempresentasikan kesiapan Kaltim sebagai ibu kota negara itu sedang dijadwalkan ulang pada pekan depan.
Kepada awak media, Isran mengakui, kalau rencana pertemuan antara dirinya dengan Presiden Jokowi memang mengalami penunandaan. Selain karena memang ada kesibukan presiden, penundaan itu juga karena ada agenda lain dari Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas).
“Iya, informasi yang saya terima memang ada penundaan. Ada kesibukan dari Pak Menteri Bappenas (dan Pak Presiden). Tapi (penundaan) itu enggak lama. Paling-paling hanya sekitar satu minggu saja,” ujar Isran ditemui di kantor Kegubernuran.
Hal senada juga disampaikan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kaltim Zairin Zain. Dia menyampaikan, kemungkinan pertemuan antara Gubernur Isran dan Presiden Jokowi baru dapat dilakukan pada Selasa (20/8/19).
Namun tidak menutup kemungkinan, pertemuan itu akan dilakukan lebih awal. Karena kemungkinan besar, pengumuman lokasi ibu kota negara akan disampaikan Presiden Jokowi pada upacara hari kemerdekaan yang dilaksanakan, Sabtu (17/8/19).
“Presentasi ibu kota kemungkinan akan disampaikan langsung Pak Isran kepada Presiden Jokowi di Istana Negara. Tapi ancar-ancarnya, mungkin sebelum 20 Agustus 2019, Pak Isran sudah akan dipanggil ke Jakarta,” kata Zairin.
Adapun untuk rencana pertemuan yang dihelat di Balikpapan pada Senin (5/8/19), disebutkan baru sebatas presentasi pendahuluan. Sedangkan presentasi intinya tetap akan disampaikan Isran saat bertemu Presiden Jokowi. “Sekarang kita tinggal menunggu kepastian dari Pak Presiden, kapan beliau akan meminta Pak Isran menghadap ke Jakarta,” ujarnya.
Bappeda Siapkan Data Pendukung
Bappeda Kaltim kini sedang menyiapkan data-data pendukung yang akan disampaikan Gubernur Kaltim Isran Noor saat menghadap Presiden Jokowi nantinya. Di antaranya, kajian atas persoalan lingkungan, sosial budaya, ekonomi, dan keamanan.
Meski tidak menyebutkan secara spesifik bentuk dari kesiapan data pendukung, Kepala Bappeda Kaltim Zairin Zairin, memastikan kalau pihaknya sudah menyiapkan semua bahan yang dibutuhkan Isran. Data-data terkait itu telah diberikan pada Senin (5/8/19).
“Semua data pendukung sudah kami garap dan telah saya berikan kepada Pak Gubernur. Cuman Kaltim enggak terlalu ngotot melobi. Karena yang memiliki kewenangan menetapkan adalah pusat,” kata dia ditemui usai menghadap Isran di kantor Kegubernuran.
Zairin merasa cukup yakin jika tanah Benua Etam –sebutan Kaltim- akan ditunjuk sebagai ibu kota negara. Apalagi jika merujuk hasil kajian yang dilakukan Kementerian PPN/Bappenas sebelumnya. Begitu juga dengan data-data yang dimiliki pihaknya tidak berbeda jauh dengan pusat.
Kemungkinan besar data yang akan banyak dipaparkan Pemprov Kaltim kepada Kementerian PPN/Bappenas maupun Presiden Jokowi nantinya, yakni persoalan lingkungan, keamanan, dan sosial budaya. Sebab ketiga hal itu yang paling banyak mendapatkan sorotan.
“Kalau melihat data yang ada, insyaallah Kaltim yang akan ditunjuk. Kita berharap, semoga pengumuman lokasi ibu kota negara segera disampaikan Pak Presiden dalam waktu segera,” kata dia.
Izin Usaha di Tahura Bakal Ditertibkan
Kawasan Taman Hutan Rakyat (Tahura) Bukit Soeharto yang terletak di Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar), disebut-sebut menjadi kandidat kuat lokasi pembangunan ibu kota negara jika nantinya Kaltim yang ditunjuk dan dipercayakan menggantikan Jakarta.
Selain karena memang memiliki lahan yang cukup luas, daerah Tahura Bukit Soeharto juga terbilang cukup strategis, karena menjadi poros tengah kabupaten/kota di Kaltim. Menghubungkan Kukar, Samarinda, Balikpapan, Paser, dan Penajam Paser Utara (PPU).
Tidak hanya itu, dari hasil kajian dan survei tim geologi, kawasan Tahura Bukit Soeharto, bisa dikatakan bebas dari kebakaran hutan dan lahan, kebakaran batu bara, serta persoalan banjir. Di sisi lain, kawasan itu juga strategis dari sisi keamanan.
“Potensi kebakaran hutan dan lahannya sangat kecil. Selama ini hampir enggak pernah ada kebakaran hutan dan lahan di Kaltim. Dan sudah ada 23 titik patok yang dipasang tim geologi untuk memastikan kawasan Bukit Soeharto memang aman,” ungkap Zairin.
Zairin berpendapat, jika memang nantinya pusat pemerintahan Indonesia dibangun di kawasan Bukit Soeharto, maka semua izin usaha perkebunan dan pertambangan yang bersisiran di sepanjang daerah itu akan dievaluasi. Bahkan tidak menutup kemungkinan izin-izin itu akan dicabut.
“Kalau negara memang membutuhkan kawasan itu, maka semua kegiatan (pertambangan dan perkebunan) di situ harus disetop. Karena yang membutuhkan lahan itu bukan pribadi atau kelompok. Tetapi untuk keperluan bangsa dan negara,” tegasnya. (*)
Penulis/Editor: Yusuf Arafah
