Persamaan PPKM tersebut yakni pengawasan tim gugus Covid-19 dilakukan sampai ke tingkat kelurahan.
Akurasi.id, Bontang – Dalam menekan angka positif Covid-19 yang makin meluas di Indonesia, Pemerintah pusat menerapkan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM).
Presiden Indonesia Joko Widodo menekankan dua hal yang dinilainya masih kurang selama implementasi PPKM. Pertama, penerapan protokol kesehatan di masyarakat, yakni kurangnya kedisiplinan memakai masker, menjaga jarak dan menghindari kerumunan.
Kemudian, upaya pengetesan, pelacakan dan perawatan oleh pemerintah. Jokowi menekankan, proses pelacakan kontak paling tidak harus dilakukan kepada 30 orang yang diduga kontak erat dengan pasien Covid-19.
Sementara untuk Kota Bontang sendiri, kali ini masuk dalam PPKM Jilid ke 3 yakni berlaku mulai hari ini, Jumat 11 sampai dengan 25 Februari 2021 mendatang.
Dandim 0908/Bontang, Letkol Arh Choirul Huda menyikapi penerapan PPKM berskala mikro tersebut. PPKM yang diberlakukan di Kota Bontang tak jauh berbeda dengan PPKM berskala mikro yang diterapkan pada wilayah Pulau Jawa dan Bali.
“Kurang lebih sama dengan PPKM Kota Bontang. Akan tetapi, dari penamaannya saja yang berbeda,” ucap Dandim saat ditemui Akurasi.id usai suntik kedua vaksinasi Covid-19 di PSC RS. Taman Sehat, Jalan Monamas, Bontang Utara, Kamis (11/2/2021) kemarin.
[irp]
Dia juga menjelaskan, persamaan PPKM tersebut yakni pengawasan tim gugus Covid-19 dilakukan sampai ke tingkat kelurahan.
“Jadi program ini di setiap RT memiliki peran yang penting, terkait arahan Presiden tetap kami lakukan. Seperti pengaktifan posko relawan hingga tingkat RT,” terangnya.
Ia juga membeberkan, pihaknya telah melaksanakan rapat bersama dengan kelurahan di tiga kecamatan yang ada di Bontang, yakni membentuk posko kesehatan yang dibuat oleh pihak kelurahan.
“Posko di tingkat RT juga nanti dibentuk dengan nama RT Siaga bertujuan untuk mengakomodir data-data warga yang sedang menjalani isolasi mandiri,” pungkasnya. (*)
Penulis: Rezki Jaya
Editor: Rachman Wahid
