Polemik makam Covid-19 Bontang, DPRD pinta pemkot cari lahan alternatif.
Akurasi.id, Bontang – Polemik yang terjadi terkait carut mautnya pemakaman khusus Covid-19 di Bontang, Ketua DPRD Kota Bontang Andi Faizal Sofyan Hasdam pinta pemkot melalui Dinas Perumahan dan Pemukiman (Perkim) segera mencari lahan alternatif bagi pemakaman pasien Corona.
Baca juga: Komisi III DPRD Bontang Lakukan Sidak Antisipasi Banjir di Loktuan
Hal itu dikarenakan, penolakan warga yang tinggal di sekitar lahan pemakaman Covid-19. Sebab lahan yang dijadikan pemakaman khusus Covid-19 berada di sekitar rumah mereka.
“Kita serahkan ke pemerintah, untuk mencari lahan alternatif, karena ternyata di perda kita ada membahas penyelenggaraan pemakaman,” ucapnya.
DPRD Bontang memberikan waktu seminggu. Terhitung sejak DPRD Bontang menggelar rapat kerja dengan pihak eksekutif. Rapat ini turut memanggil pejabat pemerintah, seperti sekretaris daerah dan jajarannya.
Diketahui sebelumnya raperda terkait penyenggalara pemakaman telah ada pada 2019. Namun hingga saat ini perda tersebut urung terealisasi hingga pandemi saat ini.
“Perda itu sudah ada 2019 lalu, dalam isinya membahas pemakaman umum dan khusus dan disebutkan harus ada persetujuan warga,” terangnya.
Andi Faiz beranggapan soal mencari lahan sebenarnya dianggap tidak terlalu sulit. Sebab, saat ini lahan di Kota Bontang masih banyak untuk di gunakan sebagai lahan khusus pasien Covid-19 yang meninggal.
“Kalau masalah lahan banyak, sebenarnya di lahan yang sudah ada pun bisa dicari di bagian ujung-ujung yang jauh dari permukiman warga,” ucapnya.
Andi Faiz berharap permasalahan lahan Covid-19 ini tidak sampai mengakibatkan gesekan dengan masyarakat. Sebab ia menilai masyarakat perlu diberikan edukasi terkait lahan khusus Covid-19 yang berada di sekitar permukiman mereka. Selama ini masyarakat beranggapan bahwa lahan yang berada di lahan warga dapat menjatuhkan harga tanah mereka.
“Kita maklumi saja, masyarakat juga butuh pemahaman tentang Covid-19, kita juga harus edukasi mereka. Namun untuk menghindari gesekan memang lebih baik pemerintah mencari lahan alternatif secepatnya,” pungkasnya. (*)
Penulis: Muhammad Budi Kurniawan
Editor: Suci Surya Dewi
