Akurasi.id – Pertamina Patra Niaga memperketat pengawasan terhadap penyaluran bahan bakar minyak (BBM) subsidi di seluruh Indonesia. Hingga pertengahan November 2025, sebanyak 394 ribu nomor kendaraan resmi diblokir karena terindikasi melakukan kecurangan dalam pembelian BBM bersubsidi seperti Biosolar dan Pertalite.
Direktur Utama Pertamina Patra Niaga, Mars Ega Legowo Putra, mengungkapkan bahwa pemblokiran ini dilakukan berdasarkan hasil identifikasi sistem Subsidi Tepat berbasis QR Code yang memantau pola transaksi mencurigakan di SPBU. Hal tersebut disampaikan dalam rapat kerja bersama Komisi XII DPR RI di Jakarta, Senin (17/11/2025).
“Sistem subsidi tepat ini telah melakukan identifikasi fraud terhadap 394 ribu nomor kendaraan yang telah kita blokir untuk antisipasi maupun mitigasi adanya penyalahgunaan BBM subsidi di SPBU,” kata Mars Ega, Selasa (18/11/2025).
Meski tidak merinci bentuk kecurangan para pemilik kendaraan tersebut, Mars Ega menegaskan bahwa pemblokiran dilakukan untuk memastikan BBM subsidi benar-benar digunakan oleh masyarakat yang berhak. Nomor kendaraan yang diblokir otomatis tidak bisa lagi membeli Biosolar maupun Pertalite.
Selain pemblokiran, Pertamina Patra Niaga juga memberikan pembinaan terhadap 544 SPBU sepanjang 2025 untuk memperkuat pengawasan di lapangan. Langkah ini dilakukan sebagai upaya menjaga ketepatan penyaluran subsidi sekaligus meningkatkan kepatuhan SPBU terhadap regulasi.
Dalam paparannya, Mars Ega menambahkan bahwa Pertamina Patra Niaga terus menjaga ketersediaan dan pemerataan distribusi energi hingga pelosok Indonesia. Saat ini perusahaan mengoperasikan 231 fasilitas energi, meliputi terminal BBM, terminal LPG, hingga depo pengisian pesawat udara.
Untuk melayani kebutuhan masyarakat, Pertamina juga mengoperasikan lebih dari 15.345 titik penyaluran BBM, termasuk program BBM Satu Harga di 573 lokasi. Program tersebut bertujuan memperluas akses energi secara merata serta memastikan keadilan bagi seluruh masyarakat.
Kebijakan penggunaan QR Code terbukti efektif mengendalikan penyaluran BBM subsidi. Hingga Oktober 2025, penyaluran Biosolar tercatat berada di bawah 1,5 persen dari kuota, sedangkan Pertalite berada di bawah 10 persen dari kuota.
Dengan berbagai langkah pengawasan ini, Pertamina Patra Niaga menegaskan komitmennya menjaga distribusi energi tetap tepat sasaran, transparan, dan terkontrol.(*)
Penulis: Nicky
Editor: Willy
