Permudah akses program paslon, ketua DPRD Bontang usulkan titik nobar debat Pilkada Bontang diperbanyak. Karena debat nantinya akan menjadi ajang bagi masing-masing paslon untuk memperlihatkan kualitas mereka dalam membangun Kota Bontang.
Akurasi.id, Bontang – Ketua DPRD Bontang, Andi Faizal Sofyan Hasdam mengajak masyarakat untuk menggelar nonton bareng (nobar) menyaksikan jalannya kegiatan Debat Pilkada Bontang yang akan berlangsung pada Sabtu (7/11/2020) pukul 20.00 Wita.
Baca juga: Debat Pilkada Bontang Diundur, Ketua DPRD Minta KPU Ikuti Regulasi yang Ada
Lewat nobar itu, masyarakat dapat mengulik lebih dalam apa yang menjadi visi dan misi yang akan disampaikan kedua paslon Neni Moerniaeni-Joni Muslim dan Basri Rase-Najirah yang akan menjadi wali kota dan wakil wali kota Bontang.
“Debat ini tahapan terakhir untuk masyarakat mengetahui kualitas kandidat para calon dan menangkap visi-misi yang akan memimpin Kota Bontang,” jelas Andi Faizal.
Menurutnya, debat kandidat akan berpengaruh kepada elektabilitas para paslon, di mana di masa pandemi Covid-19 diketahui kegiatan-kegiatan kampanye, seperti kampanye akbar sudah ditiadakan, dan kampanye tatap muka jumlahnya telah dibatasi.
“Debat kandidat ini merupakan salah satu jurus pamungkas dari masing-masing paslon, guna memberi tahu tentang gagasan-gagasan serta kemampuan intelektual kandidiat dalam memimpin Kota Bontang ke depan,” ungkapnya.
Andi Faizal juga menuturkan, ia mendukung adanya kegiatan nonton bareng (nobar) debat kandidat ini, agar seluruh masyarakat Bontang dapat melihat visi-misi para calon kandidat wali kota dan wakil wali kota Bontang.
“Kami sangat mendukung kegiatan nobar ini dibebaskan, dari pada ditunjuk hanya satu titik di kelurahan, ya lebih baik dibebaskan, asalkan mereka diimbau untuk menjaga protokol kesehatan yang berlaku,” ujarnya.
Menurutnya, terkait pembatasan nobar yang hanya boleh dilakukan di satu titik di satu kelurahan, mengakibatkan hak-hak politik masyarakat terbatasi. Nobar kata dia, bisa menjadi pilihan paling baik untuk meningkatkan partisipasi pemilih di masa pandemi Covid-19.
Untuk itu, dia berharap, ada kelonggaran kebijakan dari KPU dan Bawaslu Bontang selaku penyelenggara pemilu di Kota Taman –sebutan Bontang. “Itu hak-hak politik masyarakat mengetahui, jadi sebaiknya enggak usah dibatasi kalau memang bisa dilakukan,” pungkasnya. (*)
Penulis: Muhammad Budi Kurniawan
Editor: Dirhanuddin
