Akurasi.id, Samarinda – Dari waktu ke waktu, membahas persoalan banjir di Kota Samarinda memang seakan tidak ada habisnya. Namun solusi nyata untuk mengurai persoalan klasik itu belum ada yang benar-benar ampun. Selain karena memang ada segudang perkara yang berselimut di dalamnya.
Persoalan tersebut juga tidak luput dari pembicaraan Wakil Ketua II DPRD Kaltim Andi Harun. Politikus Partai Gerindra itu mengakui, untuk menyelesaikan persoalan banjir di Kota Tepian –sebutan Samarinda- bukan perkara mudah.
Selain karena memang membutuhkan dukungan pendanaan yang tidak sedikit, menyelesaikan masalah itu juga butuh satu konsep yang utuh dan keberanian dari kepala daerah, baik itu Pemerintah Samarinda maupun Pemprov Kaltim. Karena ada masalah sosial yang jadi tantangan dalam perkara itu.
Andi Harun juga menyadari, persoalan terbesar dari banjir Samarinda terletak pada Sungai Karang Mumus (SKM). Selain karena memang sudah menjadi masalah klasik, untuk menata SKM diperlukan satu langkah yang cukup holistik.
“Banjir Samarinda harus diselesaikan secara holistik. Tidak dilakukan dengan parsial. Pemerintah kota dan provinsi memang telah melakukan berbagai upaya untuk itu. Cuman memang butuh kesabaran, karena ini masalah yang sudah sangat klasik,” kata dia belum lama ini.
Dari sisi penanganan jangka pendek, Andi Harun menyebut, pemerintah tidak boleh berhenti melakukan kegiatan pengerukan SKM. Begitu juga dengan semua anak sungai SKM, misalnya Sungai Karang Asam Besar dan Kecil, Sungai Gunung Lingai, termasuk Sungai Gunung Kapur.
“Muara air dari curah hujan dan dari rumah tangga, masuk ke drainase, kemudian berujung ke sungai. Makanya, masalah utama sungai ini yang dibenahi lebih awal dulu. Program normalisasi sungai harus dipastikan tetap berlanjut,” tuturnya.
Solusi jangka menengahnya, yakni mulai menyelesaikan problem sosialnya. Sulitnya penataan SKM dan anak sungai yang lainnya, tidak luput dari persoalan pemukiman warga yang telah berdiri di atas bantaran sungai. Akibatnya, daerah aliran sungai (DAS) menjadi semakin sempit.
Warga yang bermukim di atas bantaran sungai harus mulai direlokasi. Memindahkan mereka dari bantaran SKM ke wilayah lain. Atau bisa juga dengan melakukan redesain terhadap pemukiman yang bersisian di sekitar wilayah sungai.
“Kalau misalnya dapur rumah warga selama ini berada di bagian sungai, maka kita rubah posisinya dari dapur menjadi teras. Akan menjadi house water. Karena selama ini memang ada faktor atau kebiasaan masyarakat membuang sampah di sungai. Dan itu yang perlu kita rubah,” imbuhnya.
Andi Harun cukup yakin, kalau redesain itu sudah dilakukan dan ditata layaknya kota maju lainnya di Indonesia bahkan luar negeri, maka pelan-pelan persoalan banjir akan bisa teratasi di Samarinda. Karena kebiasaan masyarakat membuat sampah akan semakin berkurang dan makin peduli terhadap kebersihan sungai.
“Karena sungai akan menjadi halaman rumah warga. Kalau relokasi itu membutuhkan biaya besar dan anggaran belum cukup. Ketika uang cukup tetapi problem sosial sulit diatasi, maka kita siapkan redesain terhadap model pemukiman warga di SKM,” usulnya. (*)
Penulis: Muhammad Aris
Editor: Yusuf Arafah
