Pergub Nomor 49 Tahun 2020 dituding perlambat serapan anggaran, Wagub: Ini masalah teknis. Banyak wakil rakyat di Karangpaci yang melayangkan kritik dan penolakan terhadap hadirnya Pergub itu.
Akurasi.id, Samarinda – Penerapan Peraturan Gubernur (Pergub) Kaltim Nomor 49 Tahun 2020 pasal 5 ayat 4 banyak menuai kontroversi di antara anggota dewan. Pasalnya, Pergub ini dinilai memperlambat proses penyerapan anggaran daerah.
Hal ini juga berimbas pada lambatnya pemerataan pembangunan yang memang diperuntukkan bagi rakyat. Sehingga, banyak wakil rakyat di Gedung Karangpaci yang merasa bersusah hati hingga melayangkan kritik dan penolakan terhadap hadirnya Pergub itu.
Menanggapi hal tersebut, Wakil Gubernur Kaltim Hadi Mulyadi mengatakan, pihaknya akan segera melakukan komunikasi dan koordinasi bersama DPRD Kaltim untuk mencari solusi atas penolakan anggota dewan mengenai Pergub yang dimaksud.
“Sebenarnya ini masalah teknis, nanti kita akan komunikasikan. Sudah saya sampaikan kepada Sekprov, Asisten sama Kepala BPKD untuk mereview masalah ini segera,” kata Hadi pada awak media usai rapat Paripurna ke-18 di DPRD Kaltim, pada Selasa (15/6/2021).
Selain itu, mengenai lambannya pembangunan di tahun 2021, Hadi Mulyadi menyebut, kejadian itu merupakan isu nasional dan tidak hanya terjadi di Kaltim. Pandemi Covid-19 yang masih melanda, disebut menjadi penyebabnya. “Terutama di tahun 2019-2020. Ekspor impor juga menurun, sehingga berdampak efek domino kepada usaha-usaha yang lain,” ujarnya.
Kendati demikian, dia meyakini Kaltim akan kembali bangkit dari sektor ekonomi. Dibuktikan dengan kembali meningkatnya sektor-sektor potensial di Kaltim. “Insyaallah di 2021 ini semua akan membaik karena sekarang harga karet, sawit dan batubara meningkat, jadi ekonomi di tahun 2021 semakin membaik,” kata dia.
[irp]
Hal ini juga secara umum dapat dilihat dari angka-angka makro ekonomi Kaltim. Dia melanjutkan, secara nasional angka ekonomi makro Kaltim masih jauh lebih baik.
“Untuk angka-angka makro ekonomi secara umum, walau turun namun jauh lebih baik daripada nasional. Ada 5 indikasi makro yang lebih membaik dari angka tahun 2020. Itu artinya Pemerintah Provinsi Kaltim sudah bekerja keras untuk itu. Tapi karena efek domino dalam konteks regional maupun nasional, ya tidak bisa apa-apa. Beberapa negara lain lockdown sampai berbulan-bulan, kita 2 minggu. Itu kan otomatis menghambat perekonomian,” pungkasnya. (*)
Penulis: Devi Nila Sari
Editor: Rachman Wahid
