Akurasi, Nasional. Jakarta, 13 Oktober 2023. Pemberantasan narkotika merupakan salah satu agenda penting dalam upaya pemulihan ketertiban dan keamanan di Indonesia. Dalam sebuah rapat terbatas yang digelar di Istana Merdeka, Jakarta, pada Kamis, 12 Oktober 2023, Presiden Joko Widodo memimpin pembahasan mengenai pemberantasan dan penanganan narkotika di Tanah Air. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Mahfud Md, menjelaskan bahwa pemerintah tengah menyiapkan sejumlah kebijakan yang mencakup para pengguna, pengedar, hingga bandar narkotika.
Situasi narapidana yang terkait dengan narkotika di Indonesia menjadi salah satu fokus utama dalam rapat tersebut. Mahfud Md menyoroti kepadatan lapas yang disebabkan oleh jumlah narapidana yang terlibat dalam kasus narkotika. Ia mengungkapkan bahwa pemerintah saat ini sedang merancang kebijakan grasi massal bagi para narapidana yang terlibat dalam kasus narkotika.
“Yang paling banyak tentu yang jadi korban itu pengguna, yang menyebabkan lapas-lapas [lembaga pemasyarakatan] itu sudah sangat padat. Kemudian, untuk pengedar, bandar, dan sebagainya, nanti akan diadakan tindakan-tindakan tertentu yang sekarang sedang dirancang oleh Polri, oleh Kepala BNN,” ujar Mahfud Md.
Pemberian grasi massal ini bertujuan untuk mengurangi kepadatan di lembaga pemasyarakatan yang diakibatkan oleh jumlah narapidana yang terlibat dalam kasus narkotika. Selain itu, pemerintah juga sedang merencanakan pembangunan lapas dengan sistem keamanan tinggi yang akan digunakan untuk menahan narapidana terkait narkotika.
Dalam kesempatan tersebut, Mahfud Md juga menjelaskan bahwa pemerintah berencana memberikan grasi massal kepada para pengguna narkotika. Meskipun belum dibahas secara rinci dalam rapat kabinet, pihaknya terus melakukan koordinasi dengan beberapa lembaga terkait, termasuk Mahkamah Agung.
“Pemberian grasi massal itu tentu harus didiskusikan juga dengan Mahkamah Agung, itu sedang kami rancang sekarang,” ucap Mahfud.
Menurut Mahfud, grasi massal ini bukan yang pertama kali di Indonesia, karena pemerintah sebelumnya telah memberikan hal serupa selama pandemi COVID-19. Ia berharap bahwa kebijakan pemberian grasi massal kepada para pengguna narkotika tersebut dapat segera diimplementasikan.
“Untuk rencana pemberian grasi massalnya itu diusahakan sebelum 2024 berakhir, itu sudah bisa dilaksanakan. Tapi ini sekarang baru pada tingkat Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan dengan para menteri. Nanti setelah semuanya siap, akan disampaikan kepada Presiden untuk keputusan sidang kabinet,” tandasnya.
Selain rencana pemberian grasi massal, Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN), Petrus Reinhard Golose, juga memberikan informasi terkait rencana pemerintah untuk mengatasi kepadatan di lembaga pemasyarakatan yang terkait dengan narkotika. Golose menjelaskan bahwa pemerintah sedang menyiapkan pembangunan lapas khusus dengan sistem keamanan tinggi.
Rencana ini diambil untuk mengatasi kepadatan di lembaga pemasyarakatan yang ada saat ini. Golose menambahkan bahwa pemerintah akan membangun lapas dengan sistem keamanan tinggi di Pulau Nusa Kambangan.
“Kemenkumham itu sudah menyiapkan penjara atau lapas yang super security, yang nanti juga insyaallah akan ditinjau oleh Presiden. Untuk satu peresmiannya mungkin di Nusa Kambangan,” ujarnya.
Rencana pembangunan lapas dengan sistem keamanan tinggi ini akan membantu mengatasi kepadatan di lembaga pemasyarakatan yang terkait dengan kasus narkotika. Lapas tersebut akan memiliki infrastruktur keamanan yang canggih untuk mengawasi dan mengendalikan narapidana terkait narkotika dengan lebih efektif.
Menurut keterangan pers dari Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, pembangunan lapas khusus narkotika mencakup beberapa unit, yaitu Lapas Maksimum Sekuriti Ngaseman, Lapas Maksimum Sekuriti Gladakan, dan Lapas Minimum Sekuriti Nirbaya. Semua ini adalah langkah konkret pemerintah dalam penanganan kasus narkotika yang semakin meningkat di Indonesia.
Pemberian grasi massal dan pembangunan lapas khusus dengan sistem keamanan tinggi adalah langkah-langkah yang akan memberikan dampak signifikan dalam memperbaiki situasi yang terkait dengan narkotika di Indonesia. Grasi massal akan membantu mengurangi kepadatan narapidana, sementara lapas khusus akan meningkatkan pengamanan dan pengawasan terhadap narapidana yang terkait narkotika.
Upaya ini sejalan dengan komitmen pemerintah Indonesia dalam memberantas peredaran dan penyalahgunaan narkotika di negara ini. Dengan langkah-langkah konkret ini, diharapkan situasi narkotika di Indonesia akan semakin terkendali dan berdampak positif pada masyarakat.(*)
Editor: Ani
