Akurasi.id, Sangatta – Empat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) di Kutai Timur (Kutim) akan melakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU). PSU bakal dilaksanakan pada 26 April 2019. Pencoblosan ulang dilakukan lantaran ditemukan pelanggaran pada pemilu serentak yang berlangsung Rabu (17/4/2019).
Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kutim, Ulfa Jamiatul Faridah mengungkapkan, PSU dilaksanakan atas rekomendasi dari Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kutim. Bawaslu menemukan sejumlah temuan yang mengharuskan KPU melaksanakan PSU.
“Adanya pelanggaran dari laporan Panwascam (Panitia Pengawas Kecamatan). Panwascam menemukan ada masyarakat yang menggunakan hak suaranya dengan menggunakan e-KTP. Namun KTP tersebut bukan KTP Kutim dan tidak membawa A5,” katanya, Rabu (24/4/19).
Adapun empat TPS yang akan melakukan pencoblosan ulang adalah TPS 8 Desa Miau Kecamatan Kongbeng, TPS 11 Desa Singa Geweh Sangatta Selatan, TPS 77 Desa Sangatta Utara, dan TPS 9 Desa Swarga Bara Sangatta Utara. PSU hanya berlaku untuk pemilihan presiden dan wakil presiden.
Ulfa menegaskan, berdasarkan Peraturan KPU (PKPU) proses pencoblosan masih dapat dilaksanakan. “Selama masih dalam masa tahapan dan masih memungkinkan untuk dilakukan PSU, maka proses PSU akan tetap dilaksanakan,” jelasnya.
KPU bersama petugas KPPS sudah menyerahkan surat undangan PSU atau C6 kepada warga. Hal itu sebagai pemberitahuan pencoblosan ulang. KPU Kutim juga telah melakukan koordinasi dengan KPU Provinsi dan KPU Pusat untuk mendapatkan surat suara khusus PSU pemilihan presiden dan wakil presiden.
“Kami harus koordinasikan semua. Karena untuk surat suara pemilihan presidan dan wakil presiden harus didatangkan dari KPU Pusat,” terangnya.
Ulfa mengatakan, agar pelanggaran tidak kembali terjadi, pihaknya akan memperketat pengawasan saat jalannya PSU besok. Ia mengimbau kepada warga agar mengikuti pencoblosan ulang meski dilakukan di luar hari libur.
Ketua Bawaslu Kutim Andi Mappasiling membenarkan adanya pemilih yang menggunakan hak suaranya dengan menggunakan e-KTP yang bukan beralamat di Kutim dan tidak membawa A5.
Selain itu, terdapat dua kasus operasi tangkap tangan (OTT) pemilih yang menggunakan C6 yang bukan miliknya. Karenanya, Bawaslu merekomendasikan kepada KPU agar menggelar PSU di sejumlah TPS tersebut.
“Untuk penyalahgunaan C6, kedua oknum sudah diserahkan dan diproses tim Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakumdu) Kutim,” tutupnya. (*)
Penulis: Ella Ramlah
Editor: Ufqil Mubin
