Akurasi.id, Samarinda – Pada Rabu hari ini (5/8/2020) Satpol PP Kota Samarinda kembali melakukan pembongkaran bangunan yang berada di bantaran Sungai Karang Mumus (SKM). Eksekusi bangunan di SKM sendiri direncanakan dilaksanakan selama tiga hari, dari tanggal 5 hingga 7 Agustus.
baca juga: Warga Mendadak Demo Pemprov Kaltim, Minta Aktivitas Pembongkaran SKM Dihentikan, Kenapa?
Namun dari pantauan Akurasi.id, terdapat ratusan warga menolak bangunannya di bongkar. Warga SKM protes rumahnya digusur lantaran mereka merasa belum menandatangani surat persetujuan penerimaan pembayaraan biaya ganti rugi atau ganti untung.
Sehingga saat anggota Satpol PP melakukan pembongkaran, warga dari tiga RT yakni RT 26, 27 dan 28 memutuskan melakukan aksi protes dan menghadang pihak Satpol PP dan Polres Samarinda yang hendak membongkar hunian mereka.
“Komitmen dari Satpol PP, mereka mengatakan hari ini hanya untuk memastikan yang sudah mendapatkan santunan bisa dibongkar. Tapi saya yang belum tanda tangan justru malah dibongkar rumah saya. Sudah hancur. Dibongkar jam 8 tadi,” sebut Nur Amin, warga RT 28, Rabu (5/8/2020).
Dalam orasinya, Nur Amin lanjut mempertanyakan komitmen Satpol PP Kota Samarinda. “Tolong berikan keadilan seadil-adilnya. Ini suara-suara rakyat. Kalian tahu sendiri ini komitmen dari Satpol PP. Mereka mengatakan hari ini hanya untuk memastikan yang sudah mendapatkan santunan bisa dibongkar,” teriak Nur Amin. “Saya belum diminta rekening, tapi rumah saya sudah hancur,” tambahnya.
Sementara itu, Sekretaris Kota (Sekkot) Samarinda Sugeng Chairuddin yang hadir di tengah-tengah warga SKM menjawab soal isu warga yang rumahnya digusur, meskipun belum menerima pembayaran ganti rugi.
Sugeng sempat berdebat dengan Suryo Hilal, selaku kuasa hukum warga bantaran SKM hingga dalam proses pembongkaran sempat memanas. Keduanya memperdebatkan persoalan eksekusi hunian warga bantaran SKM yang dilakukan oleh Satpol PP Samarinda.
“Sekarang masalahnya bukan tidak diganti rugi, tapi tidak mau menerima ganti rugi. Kami petugas lapangan hanya menerima perintah. Kalau ada perintah untuk kami berhenti, yah kami berhenti,” sebut Sugeng dengan nada tinggi.
Sugeng memberikan penjelasan bahwa sebetulnya, eksekusi akan tetap dilaksanakan karena Wali Kota Samarinda Syaharie Jaang telah memberikan instruksi untuk menyelesaikan pembongkaran hunian warga selama tiga hari. “Tapi Pak, di tempat lain tidak seperti itu. Pemerintah kota atau provinsi lain mau memberikan ganti!” balas Suryo Hilal.
Menanggapi argumen Suryo, Sekkot Samarinda Sugeng Chairudin balik menjelaskan bahwa tanah yang akan dieksekusi tersebut merupakan milik Pemkot Samarinda, karena sudah ada sertifikatnya.
“Tanah ini tanahnya pemkot, ada sertifikat. Kalau di Ciliwung, pemkot tidak menguasai. Beda!” seru Sugeng.
Suryo lalu meneruskan tuntutan lain dari warga mengenai relokasi. Ia mengatakan ada janji-janji yang diberikan oleh pihak pemerintah kota mengenai relokasi rumah warga tersebut.
Lagi-lagi Sugeng memberi penjelasan. Menurut Sugeng, terkait hal itu ada regulasi yang mengatur, sehingga relokasi tidak akan bisa diberikan dalam waktu dekat. “Kami tidak boleh memberi rumah itu meskipun rumahnya ada di Handil Kopi,” jawab Sugeng.
Ditambahkan, pemerintah telah menyediakan aturan dan undang-undang. Pemerintah memiliki LO (Liaison Officer). Pemerintah bergerak berdasarkan Perpres Nomor 62 yang menyebutkan boleh uang, dan boleh relokasi.
“Tapi bukan keduanya, itu pilihan. Karena di Permendagri 117, tidak ada mengutarakan bisa mengganti relokasi, kalau itu di lahan pemerintah,” jelas Sugeng.
Lalu untuk pemberian rumah bersubsidi, Sugeng katakan hal itu masih diusulkan ke pemerintah. “Namun bukan syarat karena masih diajukan dan sedang diupayakan,” tutup Sugeng Chairuddin mengakhiri perdebatannya dengan advokat warga SKM tersebut. (*)
Penulis: Muhammad Budi Kurniawan
Editor: Dirhanuddin
