Presiden Joko Widodo menegaskan tidak akan melakukan pembatasan terhadap kedatangan turis China. Mengingat, kedatangan turis telah melalui protokol kesehatan. Selain itu, kekebalan komunal RI tinggi.
Akurasi.id, Jakarta – Turis China diprediksi akan membanjiri Indonesia pada Februari. Namun, Presiden Joko Widodo menegaskan, pemerintah tidak akan melakukan pembatasan terhadap kedatangan turis China. Meski, negara tersebut sedang mengalami lonjakan kasus Covid-19.
Sebagai informasi, studi baru Peking University menyatakan sekira 900 juta warga China telah tertular Covid-19. Artinya, 64 persen warga China telah terinfeksi Covid-19.
“Kita membuka untuk turis semua negara tanpa terkecuali, termasuk dari Tiongkok, silakan. Saya melihat di awal bulan Februari ini akan berbondong-bondong ramai turis dari Tiongkok masuk ke Manado, masuk ke Sulawesi Utara,” ungkap Jokowi ketika meninjau Kawasan Wisata Bunaken, Manado, Sulawesi Utara sebagaimana melansir VOA, Jumat (20/1/2023).
Presiden menegaskan, ia tidak khawatir dengan banyaknya turis mancanegara yang akan masuk ke Tanah Air. Mengingat, para turis tersebut telah melalui sejumlah protokol kesehatan sejak masih berada di negaranya masing-masing. Selain itu, mantan gubernur DKI Jakarta ini juga meyakni bahwa kekebalan komunal masyarakat Indonesia sudah sangat tinggi.
“Sekali lagi kita terbuka untuk turis dari manapun. Tapi, yang kita lihat yang akan banyak dari Tiongkok dan yang paling penting protokol kesehatan. Tapi di Tiongkok sendiri saya melihat yang mau keluar juga sudah dicek semuanya oleh negara mereka. Jadi kita enggak perlu khawatir. Yang kedua juga imunitas kita ini sudah pada posisi kekebalan komunitas sudah baik di angka 98,5 (persen),” jelasnya.
Ahli Peringatkan Masih Ada Kamungkinan Penularan Covid-19
Ahli Epidemilogi dari Universitas Griffith Australia Dicky Budiman memperingatkan, bahwa kebijakan pemerintah yang tidak membatasi kedatangan turis asing tetap akan berisiko. Namun, ia berpendapat bahwa risikonya jauh lebih menurun. Bahkan, bisa dapat lebih menurun dengan pengetatan prosedur di pintu masuk negara. Misalnya, kewajiban vaksinasi Covid-19 booster, dan tidak memiliki gejala Covid-19 apapun.
“Karena mengandalkan modal imunitas itu harapan yang semu dalam artian enggak bertahan lama. Jadi, yang harus kita perkuat adalah sistem kesehatan. Karena ada banyak sekali ya tentu, antara lain vaksinasi yang selalu terjaga,” ungkap Dicky kepada VOA.
Sementara itu, pakar epidemilogi dari Universitas Airlangga Windhu Purnomo sependapat dengan kebijakan presiden. Namun ia tetap mengingatkan, agar pemerintah selalu mengedepankan prinsip kewaspadaan dan juga kehati-hatian.
Terkait kekebalan atau imunitas Covid-19 yang seiring dengan berjalannya waktu akan menurun. Windhu menyarankan pemerintah harus selalu melakukan sero survei dalam kurun waktu tertentu. Hal ini diperlukan guna melakukan pengecekan terhadap perkembangan imunitas di kalangan masyarakat.
“Pemerintah kan secara periodik (enam bulan sekali selama pandemic -red) melakukan sero prevalence survey. Terakhir Juli 2022, dan Januari-Februari 2023 ini. Untuk melihat kembali untuk melihat perkembangan imunitas di populasi. Saya yakin hasilnya nanti akan nyaris 100% yang punya imunitas terhadap COVID-19,” katanya.
“Memang, imunitas akan menurun seiring dengan waktu. Tapi tidak drastis. Sementara, infeksi alamiah akan masih terus ada, dan cakupan vaksinasi terus pemerintah tingkatkan meski akhir-akhir ini lajunya melambat,” tambah Windhu. (ah/gi)
Editor: Devi Nila Sari
