Akurasi.id, Samarinda – Banjir bandang yang melanda Kota Samarinda selama sepekan terakhir membuat pemerintah setempat mulai mengencangkan ikat pinggang. Di antaranya dengan mengevaluasi ulang pola tata ruang. Baik untuk kawasan perumahan, permukiman, dan tambang.
Contohnya, dalam waktu dekat ini, Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda bersama Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltim dan Balai Wilayah Sungai (BWS) Kalimantan III, berencana mengkaji ulang keberadaan rumah-rumah warga yang ada di atas Sungai Karang Mumus.
Langkah itu diambil pemerintah dengan berbagai pertimbangan. Antara lain, karena semakin menyempitnya daerah aliran sungai (DAS) dan tingginya sedimentasi terhadap SKM. Hal itu tidak lepas dari menjamurnya bangunan rumah warga yang ada di atas sempadan sungai.
Sekretaris Kota (Sekkot) Samarinda Sugeng Chairuddin mengatakan, dalam waktu dekat ini, pihaknya akan mulai menata kembali DAS SKM. Terutama yang berada di Gang Nibung dan belakang Pasar Segiri.
Aliran air di kedua tempat itu dirsakan sudah sangat dangkal dan menyempit. Sehingga dinilai perlu untuk segera dilakukan penyodetan atau pun pengerukan. Seperti halnya banjir yang terjadi di Kelurahan Sidodadi, Samarinda Ulu, penyebabnya karena luapan air SKM yang melintasi daerah itu.
“Kami akan segera mengeluarkan surat pengumuman adanya kegiatan pengerukan dan penyodetan di Gang Nibung dan di belakang Pasar Segiri. Warga yang tinggal di bantaran sungai di Pasar Segiri dan sekitarnya akan segera kami minta untuk pindah,” kata dia, Senin (17/6/19).
Sugeng mengutarakan, usulan relokasi Pasar Segiri juga sudah masuk dalam pertimbangan pihaknya. Menurut dia, pemindahan salah satu pasar tradisional itu adalah opsi yang cukup baik agar kegiatan normalisasi sungai yang ada di kawasan itu bisa optimal dilaksanakan.
“Memang bisa jadi Pasar Segiri akan kami relokasi ke pingir kota. Supaya di daerah itu tidak terjadi kemacetan seperti yang sering terjadi selama ini,” ujarnya.
Sebagai gantinya, Pasar Segiri nanti akan dibangun menjadi rumah susun sederhana sewa (rusunawa). Dengan begitu, sebagian dari lokasi pasar bisa dikeruk atau dilebarkan lagi. Sehingga aliran air SKM menjadi lebih lancar lagi.
“Semisalnya di lokasi pasar itu dibangun rusunawa, saya kira warga yang tinggal di bantaran sungai pasti mau direlokasi ke tempat itu. Karena lokasinya berada di pusat kota,” ujarnya.
Untuk jangka panjangnya, pemerintah akan melakukan kegiatan normalisasi SKM. Mulai dari hulu hingga hilir sungai. Untuk merealisasikan itu, pemerintah akan menyiapkan dulu skema relokasi warga yang akan terdampak proyek tersebut.
“Ya, setidaknya memang akan ada sekitar 25 ribu rumah warga yang harus direlokasi apabila mau mengembalikan wajah Sungai Karang Mumus sebagaimana dulu,” ungkapnya.
“Dan memang butuh alokasi anggaran yang cukup besar untuk melaksanakan itu. Tapi itu memang harus dilakukan jika banjir di Samarinda tidak ingin terus-terus terulang,” tambah dia. (*)
Penulis: Yusuf Arafah
Editor: Yusuf Arafah
