Akurasi.id, Bontang – Disebut melakukan korupsi pembangunan Pasar Rawa Indah oleh Sentral Kajian Strategis (SKS) Mahasiswa yang terdiri dari Komunitas Pelajar Anti Korupsi (KPAK) dan Aliansi Pemuda Kalimantan Timur (APKT), Wali Kota Bontang Neni Moerniaeni menepis pemberitaan tersebut pada konferensi pers di Rumah Jabatan (Rujab) Wali Kota Bontang, belum lama ini.
Bersama Sekretaris Inspektorat Daerah Bontang Andi Hasanuddin Akmal, yang sebelumnya bekerja di Unit Layanan Pengadaan (ULP). Dia menjelaskan pada November 2017 pihaknya melakukan lelang pertama pembangunan pasar Rawa Indah. Namun Desember 2017 pihaknya melakukan pelelangan ulang.
Baca Juga: Neni: Tidak Ada Perubahan APBD 2019 Secara Sepihak
Dia menyebut karena nilainya besar dan kompleks yakni senilai Rp 100 milyar lebih sehingga dilakukan tahap pra kualifikasi. Pada lelang pertama pembangunan pasar Rawa Indah tahap pra kualifikasi tidak ada yang lulus karena kurangnya persyaratan.
“Saat melakukan pelelangan ulang kita didampingi Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah (LKPP). Dan dari Direktorat Advokasi dan Penyelesaian Sanggah LKPP mengirimkan 2 orang,” jelasnya.
Pada pelelangan tersebut, Andi menuturkan, pra kualifikasi dengan menggunakan metode sistem nilai. Dari 4 penawar dengan harga perkiraan sendiri (HPS) senilai Rp 100.777.968.000 didapatkan dengan nilai terbaik 98,05 yaitu PT Sasmito, dengan harga penawar terbaik Rp 90.851.927.000.
Saat itu PT Sasmito justru bersaing dengan 3 perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) lain yaitu PT Nindya Karya, PT Hutama Karya, dan PT Brantas. Andi mengungkapkan dari pelelangan itu terjadi efisiensi dari nilai HPS sebesar 9,85 persen atau Rp 9.926.410.000 yang jika dibulatkan senilai Rp 10 Miliar. Dari data yang dia beberkan sekaligus menegaskan tidak ada persengkokolan atau penyelewengan bahkan permainan dalam pelaksanaan pelelangan pembangunan Pasar Rawa Indah.
“Jadi tidak ada persengkongkolan karena LKPP sudah turut mendampingi. Evaluasi akhir penetapan pemenang lelang kami lakukan secara terbuka. Kami mengundang Inspektorat daerah, Tim Pengawal dan Pengaman Pemerintah dan Pembangunan Daerah (TP4D), dan LKPP. Kita paparkan semua hasilnya,”
Wali Kota Bontang Neni Moerniaeni menyatakan pelelangan senilai di atas Rp 100 miliar, pemerintah harus berkonsultasi dengan LKPP. Dari 4 perusahaan yang bersaing dalam pelelangan pembangunan Pasar Rawa Indah itu, Neni menyebut PT Sasmito yang terbaik itu bisa mengirit hampir Rp 10 miliar.
“Dan kami mencari yang terbaik didampingi dengan LKPP. Alhamdulillah progres di lapangan sudah berjalan 98 persen. Jadi cukup bonafit walau pun bukan dari BUMN,” tutupnya. (*)
Penulis: Suci Surya Dewi
