Akurasi.id — Wacana nama Jalan tokoh Turki, Mustafa Kemal Ataturk menuai protes sejumlah kalangan muslim di Indonesia. Sejak Duta Besar Indonesia di Ankara, Muhammad Iqbal, mengatakan bahwa
Indonesia mengusulkan menggunakan nama tokoh sekuler ini menjadi nama jalan, protes datang dari berbagai pihak terkait wacana nama jalan Ataturk tersebut. Pada Jumat (15/10), Iqbal menyampaikan bahwa Indonesia mengganti nama salah satu jalan di daerah Menteng dengan nama Ataturk.
“Kami sudah meminta komitmen dari pemerintah DKI Jakarta untuk pemerintah memberikan nama jalan dengan founding fathernya Turki di Jakarta,” kata Iqbal dalam acara Ngopi Virtual, Jumat (15/10).
“Kita tahu bahwa nama pendiri bangsa Turki adalah Mustafa Kemal Ataturk. Ia pendiri bangsa Turki, Ataturk sendiri artinya bapak bangsa Turki,” ucap Iqbal lagi.
Kabar ini juga dibenarkan oleh Wakil Gubernur Jakarta, Ahmad Riza Patria. Riza menyampaikan wacana penggunaan jalan ini merupakan bentuk kerja sama antara Indonesia dengan Turki. Walaupun begitu, Riza belum bisa memastikan lokasi ruas jalan yang akan diganti dengan nama Jalan Ataturk ini. Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) kompak memprotes usulan ini.
Penolakan MUI
Wakil MUI Anwar Abbas menolak rencana pemerintah mengganti nama salah satu jalan di Jakarta dengan nama Ataturk. “Jadi Mustafa Kemal Ataturk ini adalah seorang tokoh yang kalau dilihat dari fatwa MUI adalah orang yang pemikirannya sesat dan menyesatkan,” kata Anwar dalam keterangan resminya, Minggu (17/10).
Anwar mengklaim bahwa Ataturk merupakan seorang tokoh yang telah mengacak-acak ajaran Islam. Ia menilai banyak hal yang sudah dilakukan Ataturk bertentangan dengan ketentuan yang ada dalam Al-Qur’an dan sunah. Ia juga menilai langkah yang ditempuh Ataturk dalam menjadikan Turki negara maju menjauhkan rakyatnya dari ajaran agama Islam.
[irp]
“Jadi Ataturk ini adalah seorang tokoh yang sangat sekuler, yang tidak percaya ajaran agamanya akan bisa menjadi solusi dan akan bisa membawa Turki menjadi negara maju,” klaim Anwar. Lebih lanjut, Anwar mengatakan langkah pemerintah yang hendak mengabadikan nama Ataturk sama dengan menyakiti hati umat Islam Indonesia.
“Oleh karena itu kalau pemerintah tetap akan mengabadikan namanya menjadi salah satu nama jalan di Ibukota Jakarta hal itu jelas merupakan sebuah tindakan yang tidak baik dan tidak arif serta jelas-jelas akan menyakiti dan mengundang keresahan di kalangan umat Islam,” kata dia.
Penolakan PKS
Kompak dengan MUI, Ketua DPW PKS DKI Jakarta Khoirudin mendorong pembatalan rencana pemerintah mengganti nama salah satu jalan di Jakarta dengan nama Ataturk. “Jika memang sangat merugikan dan menyakiti kaum muslimin, lebih baik dibatalkan pemberian nama jalan tersebut,” kata Khoirudin dalam keterangannya yang sudah dikonfirmasi oleh pihak DPP PKS, Minggu (17/10).
[irp]
Khoirudin menyebut seharusnya keinginan pemerintah itu dikaji ulang. Menurutnya, jejak rekam sejarah Attaturk kerap merugikan kaum muslim dan peradaban manusia.
“Sangat diktator, dia juga membuat kebijakan merubah masjid Hagia Sophia menjadi museum, mengganti adzan berbahasa Arab dengan bahasa lokal, melarang jilbab dipakai di sekolah, kantor-kantor yang bersifat kepemerintahan,” jelasnya.
Klarifikasi Dubes RI di Ankara
Merespons penolakan ini, Dubes RI di Ankara, Muhammad Iqbal, mengatakan bahwa pemberian nama jalan Bapak Bangsa Turki di Jakarta tidak ditentukan pemerintah Indonesia atau Pemerintah Daerah DKI Jakarta.
[irp]
“Sesuai tata krama diplomatik, kita akan memberikan nama jalan di Jakarta dengan nama jalan Bapak Bangsa Turki. Yang akan menentukan nama jalannya bukan Pemerintah Indonesia dan juga bukan Pemda DKI,” kata Iqbal dalam pernyataan resminya, Minggu (17/10) malam.
“Pemerintah Turki yang akan menentukan nama jalan tersebut nanti. Kita masih menunggu usulan resmi nama jalan tersebut,” ia menambahkan. Apapun nama jalan itu nanti, ia melanjutkan, pasti itu mewakili harapan pemimpin dan rakyat Turki. (*)
Editor: Redaksi Akurasi.id
Sumber: CNNIndonesia.com
