Akurasi.id, Sangatta – Setelah Operasi Tangkap Tangan (OTT), Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan pemeriksaan di sejumlah kantor Pemkab Kutai Timur (Kutim), Kaltim, Rabu (8/7/20), beberapa pejabat turut dipanggil untuk dimintai keterangan. Salah satunya adalah Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Kutim Jamiatulkhair Daik.
baca juga: Dari OTT Bupati Ismunandar, KPK Obok-Obok 7 Dinas dan 14 Ruang Kerja, Bawa Pulang 10 Koper Dokumen
Ikut diperiksanya Kepala Dinsos Kutim Jamiatul Daik menimbulkan spekulasi jika OTT Bupati Kutim Ismunadar pun merembet ke penyaluran dana Covid-19. Lelaki yang karib disapa Jami itu pun buru-buru menepis anggapan adanya dana Covid-19 ikut diselewengkan oleh Bupati Kutim. Jami menjelaskan, KPK melakukan pemeriksaan terhadap proyek kegiatan berstatus penunjukan langsung (PL).
“Kegiatan proyek PL, kami menyiapkan data-data, kami diminta menyerahkan itu. Mereka (KPK) meminta keterangan terhadap PPTK (pejabat pelaksana teknis kegiatan) dan pimpro (pimpinan proyek), dalam rangka kasus koperasi kemarin. Karena di sini ada kegiatan PL (penunjukan langsung), siapa tahu ada titipan si A, si B, si C begitu,” beber Jami beberapa hari lalu.
Lelaki yang karib disapa Jami itu memenuhi permintaan Tim Penyidik KPK dengan kooperatif sesuai permintaan. Dia dan jajaran Dinsos Kutim telah menyerahkan sejumlah berkas yang diminta KPK. Jami bersama dua pejabat di instansi yang dipimpinnya juga memenuhi panggilan KPK di Kantor Bupati Kutim pada Rabu (8/7/20) malam.
“Kami hanya diminta memberikan berkas saja,” jelasnya.
Jami mengaku terkait proyek yang ditangani Dinsos, dirinya tak tahu menahu apakah merupakan proyek PL (penunjukan langsung) atau proyek titipan. “Kami tidak tahu itu. Turun anggaran dari kami kan dari TAPD, dari Bappeda, ya kan. Dan semua melalui usulan-usulan dari musrenbang (musyawarah rencana pembangunan) gitu aja,” ungkap Jami.
Adapun berkas yang dibawa oleh KPK, menurut Jami, adalah dokumen pelaksanaan anggaran (DPA). “Berkas-berkas kegiatan yang sudah terealisasi saja,” imbuh dia.
Jami menegaskan, tidak ada kaitan pemeriksaan KPK di Dinsos Kutim dengan kegiatan penanggulangan kebencanaan Covid-19 di Kutim. “Tidak ada kaitannya dengan Covid-19,” tuturnya.
Diketahui, KPK telah melakukan pemeriksaan di sejumlah kantor Pemkab Kutim, antara lain Rujab Bupati, Kantor Bupati, Kantor BPKAD, Bapenda, Dinas PU, Disdik, Bappeda, Dinsos, dan DPRD. Semua pejabat terkait telah diperiksa dan dipanggil untuk memberikan keterangan. KPK pergi dari Pemkab Kutim dengan membawa barang bukti dokumen, sejumlah uang, dan catatan penerimaan uang. (*)
Penulis: Ella Ramlah
Editor: Dirhanuddin
