Akurasi.id – Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memastikan akan melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke perusahaan baja dan bahan bangunan asal China yang diduga tidak memenuhi kewajiban perpajakan di Indonesia. Sidak tersebut dijadwalkan berlangsung pada pekan depan, setelah sebelumnya sempat direncanakan pada pekan ini.
“Tadinya mau minggu ini, tapi belum siap orangnya. Minggu depan kita datang ramai-ramai ke perusahaan itu. Kita datangin bosnya, kita tanya langsung,” ujar Purbaya saat ditemui di kompleks Kementerian Keuangan, Jakarta, Selasa (20/1/2026).
Purbaya mengungkapkan, setidaknya terdapat dua perusahaan baja asal China yang telah lama beroperasi di Indonesia namun tidak pernah membayar pajak sebagaimana mestinya. Ia menilai praktik tersebut bisa berlangsung lama karena adanya anggapan bahwa aparat perpajakan dan bea cukai di Indonesia mudah disuap.
Menurut Purbaya, anggapan tersebut keliru dan harus diluruskan. Melalui sidak ini, ia ingin menunjukkan bahwa jajaran Kementerian Keuangan, termasuk Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dan Bea Cukai, tidak lagi bermental korup dan bisa dibeli dengan uang.
“Mereka menganggap pemerintah Indonesia, pajak, bea cukai itu korup sehingga bisa dibayar. Itu anggapan yang salah. Saya mau nunjukin ke mereka bahwa mereka salah,” tegasnya.
Selain menindak perusahaan pengemplang pajak, Purbaya juga akan menelusuri kemungkinan adanya pegawai DJP atau Bea Cukai yang diduga bekerja sama atau membiarkan praktik penghindaran pajak tersebut. Ia menegaskan tidak akan ragu mengambil tindakan tegas.
“Kalau saya deteksi ada pegawai pajak yang main, saya rumahin dulu. Kalau sudah terbukti bersalah, dipecat,” kata Purbaya.
Ia bahkan memastikan keputusan merumahkan pegawai yang terlibat dapat dilakukan tanpa menunggu proses persidangan, mengingat praktik tersebut dinilai telah berlangsung puluhan tahun dan mencoreng martabat bangsa.
“Kita akan rapikan organisasi Pajak dan Bea Cukai supaya bekerja lebih serius ke depan,” pungkasnya.
Purbaya mengaku sudah mengantongi nama-nama perusahaan yang diduga kuat melakukan pengemplangan pajak, namun memilih untuk tidak mempublikasikannya sebelum sidak dilakukan. Ke depan, ia berkomitmen merapikan organisasi DJP dan Bea Cukai agar bekerja lebih profesional dan serius dalam menegakkan aturan perpajakan.(*)
Penulis: Nicky
Editor: Willy
