Petinggi Taliban: Afganistan Tidak Akan Menjadi Negara Demokrasi

Akurasi.id – Seorang anggota senior Taliban mengatakan Afganistan tidak akan menjadi negara demokrasi dan kepemimpinan negara akan dijalankan oleh semacam dewan.

Afganistan mungkin diperintah oleh dewan yang berkuasa sekarang setelah Taliban mengambil alih, sementara pemimpin tertinggi Taliban, Haibatullah Akhundzada, kemungkinan akan tetap bertanggung jawab secara keseluruhan, kata seorang anggota senior Taliban, Waheedullah Hashimi, yang memiliki akses ke pengambilan keputusan kelompok itu, dilaporkan Reuters, 18 Agustus 2021.

Struktur kekuasaan yang digariskan Hashimi akan memiliki kesamaan dengan bagaimana Afganistan dijalankan terakhir kali Taliban berkuasa dari tahun 1996 hingga 2001. Kemudian, pemimpin tertinggi Mullah Omar tetap berada dalam peran bayangan dan akan berperan dalam dewan. Sekali lagi ditekankan, Afganistan tidak akan menjadi negara demokrasi.

Akhundzada kemungkinan akan memainkan peran di atas kepala dewan, yang akan mirip dengan presiden negara itu, kata Hashimi.

“Mungkin wakilnya (Akhundzada) akan berperan sebagai ‘presiden’,” kata Hashimi, berbicara dalam bahasa Inggris kepada Reuters, dilansir dari tempo.co, Kamis (19/08/2021).

Pemimpin tertinggi Taliban memiliki tiga wakil: Mawlavi Yaqoob, putra Mullah Omar; Sirajuddin Haqqani, pemimpin jaringan militan kuat Haqqani; dan Abdul Ghani Baradar, yang mengepalai kantor politik Taliban di Doha dan merupakan salah satu anggota pendiri kelompok tersebut.

Banyak masalah tentang bagaimana Taliban akan menjalankan Afganistan belum diselesaikan, kata Hashimi, tetapi Afganistan tidak akan menjadi negara demokrasi.

[irp]

“Tidak akan ada sistem demokrasi sama sekali karena tidak memiliki basis di negara kita,” katanya dalam wawancara dengan Reuters.

“Kami tidak akan membahas sistem politik seperti apa yang harus kami terapkan di Afganistan karena sudah jelas. Ini hukum syariah dan itu saja,” katanya.

Hashimi mengatakan dia akan bergabung dengan pertemuan kepemimpinan Taliban yang akan membahas masalah pemerintahan akhir pekan ini. (*)

Editor: Yusva Alam