Akurasi.id, Samarinda – Sidang kasus tindak pidana korupsi yang menyeret nama Hermanto Kewot mantan anggota DPRD Kaltim periode 2014-2019 memasuki agenda pembacaan tuntutan, pada Kamis (8/7/2020) siang tadi di Pengadilan Negeri (PN) Samarinda.
baca juga: Ismunandar Jadi Tersangka dan Ditahan KPK, Wakil Bupati Kutim Kasmidi Ditunjuk Plt Bupati
Hermanto ditutut 4 tahun penjara dan harus membayar pidana uang pengganti (UP) sebesar Rp245 Juta. Dalam bacaan amarnya Jaksa Penuntut Umum (JPU), Sri Rukmini dan Indria Sari Sikapang di hadapan Majelis Hakim yang diketuai Abdul Rahman Karim serta anggotanya Arwin Kusmanta dan Parmatoni.
JPU menuntut Hermanto Kewot bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan melanggar Pasal 12 b Ayat (1) huruf a Undang-Undang (UU) Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
Selain menuntut 4 tahun penjara dan pembayaran UP senilai Rp245 Juta, JPU juga menuntut terdakwa membayar uang denda sebesar Rp200 Juta subsidair 3 bulan kurungan. Jika selambat-lambatnya dalam satu bulan setelah putusan pengadilan terdakwa Hermanto Kewot tak mampu membayarkan UP Rp245 juta dan tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar, maka dipidana penjara selama 2 tahun.
“Kalau uang gratifikasi itu di atas Rp10 juta, terdakwa mempunyai kewajiban membuktikan terbalik kalau memang itu bukan uang suap. Kalau gagal maka dia dianggap telah merampas uang negara,” ucap Sri Rukmini yang dijumpai awak media usai persidangan.
Diakui Sri Rukmini, memang dalam beberapa agenda sidang sebelumnya Bakara selaku saksi tak meminta uang Rp245 juta yang dipinjam Hermanto Kewot secara berkala untuk dikembalikan.
“Kalau keterangan Bakara itu kan ada dua versi. Kalau versi kami ya begitu. Tapi nanti biar hakim yang putuskan mana yang terbaik,” terangnya.
Sementara itu, Roy Hendrayanto selaku Kuasa Hukum Hermanto Kewot dalam persidangan tadi meminta waktu sampai pekan depan, tepatnya Rabu 15 Juli untuk membacakan pledoinya.
“Saya cuma bisa tertawa, karena tadi dalam fakta persidangan bahwa utang piutang itu sudah dikembalikan. Dan itu diakui Bakara. Rp220 juta sudah dikembalikan secara bertahap. Dan sisa Rp25 juta juga sudah disepakati akan kembalikan beberapa waktu setelahnya,” ucap Roy saat dikonfirmasi awak media.
Menurut Roy, tuntutan JPU dinilai sangat tidak tepat. Ia menekankan, kalau dari keterangan saksi ahli itu sudah sangat jelas dan menegaskan kalau kliennya Hermanto Kewot adalah pelanggar pasif dalam perkara yang ditudingkan kepadanya.
“Kenapa bisa begini, ada apa? Kalau saksi ahli itu didatangkan dari pihak kami tentu bisa diprotes. Tapi ini saksi ahli dari Polda (Kaltim) dan Kejaksaan Tinggi, Nanti kita ungkap semua di pembacaan pledoi,” pungkasnya. (*)
Penulis: Muhammad Budi Kurniawan
Editor: Dirhanuddin
