Akurasi.id – Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes-PDT) Yandri Susanto kini menjadi sorotan publik setelah mengeluarkan surat undangan yang menggunakan kop resmi Kementerian Desa. Surat tersebut ditujukan untuk mengundang kepala desa dan masyarakat dalam acara haul ibunya, Hj Biasmawati, yang berlangsung di Pondok Pesantren BAI Mahdi Sholeh Ma’mun, Kabupaten Serang, Banten.
Zulkifli Hasan, Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN), meminta agar Yandri meminta maaf kepada publik. Ia menekankan pentingnya pengalaman ini sebagai pembelajaran untuk tidak mengulang kesalahan serupa di masa depan. “Ya, minta maaf. Pengalaman di awal-awal ini seharusnya tidak akan terjadi lagi,” ungkap Zulhas dalam konferensi pers di Istana Kepresidenan Jakarta pada Rabu, 23 Oktober 2024.
Sebelumnya, Yandri menyatakan bahwa ia tidak menyangka surat undangan tersebut akan viral di media sosial. Ia menegaskan bahwa acara haul ibunya merupakan tradisi tahunan dan sama sekali tidak menggunakan dana kementerian. “Demi Allah, tidak ada satu sen pun uang Kemendes yang saya gunakan,” jelas Yandri.
Kontroversi ini semakin memanas ketika eks Menko Polhukam Mahfud MD menyebarkan informasi mengenai penggunaan kop kementerian untuk acara pribadi. Ia menilai tindakan Yandri sebagai pelanggaran etika birokrasi dan meminta agar hal itu tidak terulang. “Ini adalah urusan pribadi, tidak bisa dikaitkan dengan administrasi lembaga negara,” tegas Mahfud.
Menanggapi polemik tersebut, Yandri mengakui bahwa surat undangan itu tidak seharusnya menggunakan kop kementerian. Ia berjanji untuk lebih berhati-hati dan tidak mengulangi kesalahan yang sama. “Saya baru belajar di eksekutif setelah tiga periode di DPR. Saya akan memastikan kejadian serupa tidak terulang,” tambahnya.
Sekretaris Kabinet, Mayor Teddy Indra Wijaya, juga mengeluarkan imbauan kepada seluruh menteri untuk lebih berhati-hati dalam menggunakan kop kementerian. “Kami harus menjaga kepercayaan publik dan mencegah potensi penyalahgunaan,” katanya. Wakil Ketua DPR, Saan Mustopa, menegaskan pentingnya pemisahan antara kepentingan pribadi dan jabatan publik.
Kasus ini mencerminkan pentingnya etika dalam pemerintahan dan kebutuhan untuk menjaga integritas lembaga negara. Publik berharap agar kejadian serupa tidak terjadi di masa depan dan semua pejabat dapat bertindak lebih bijaksana.(*)
Penulis: Nicky
Editor: Willy
