Akurasi.id, Bontang – Pengerjaan proyek pembangunan parit yang berada di Jalan Jenderal Sudirman, Kelurahan Tanjung Laut, Kecamatan Bontang Selatan, mendapatkan sorotan dari Komisi III DPRD Bontang. Sebab, pengerjaan proyek tersebut dinilai cukup lambat.
Ketua Komisi III DPRD Bontang Amir Tosina yang ikut hadir pada peninjauan proyek itu, merasa cukup kecewa dengan molornya pekerjaan parit tersebut. Dia juga menyayangkan sikap kontraktor yang terkesan abai dengan proyek itu.
Baca Juga: DPRD Bontang Jalin Komunikasi Lewat Olahraga dengan Awak Media
Politikus Partai Gerindra itu berencana bakal meminta Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota (DPUPRK) Bontang untuk meminta kontraktor pelaksana agar segera menyelesaikan pekerjaannya tersebut. Sebagaimana yang telah tertuang dalam dokumen pekerjaan yang sudah disepakati.
“Intinya kami meminta kepada Dinas PUPRK Bontang untuk menekan kontraktor melakukan percepatan pekerjaan,” tegas Amir kepada media ini.
Selain itu, pria yang sudah dua periode duduk sebagai wakil rakyat Kota Taman -sebutan Bontang- itu juga bakal meminta kepada kontraktor pelaksana untuk memaksimalkan nilai pekerjaan yang telah diberikan.
Selain itu, sambung Amir Tosina, dia juga bakal meminta DPUPRK Bontang untuk menjatuhkan sanksi kepada pihak kontraktor apabila pekerjaannya tidak sesuai dengan waktu yang diberikan.
“Kami mau pada Desember atau sebelum akhir tahun ini, pengerjaan parit itu sudah harus selesai. Kalau sampai molor lagi. Maka sudah pasti akan kami panggil. Nanti kami akan minta dinas terkait untuk langsung menjatuhkan sanksi,” tukasnya.
Sementara itu, Kasi Pemeliharaan Bina Marga Dinas PUPRK Bontang, Bambang Danisworo menjelaskan, proyek parit tersebut mulai dikerjakan pada September dan baru akan selesai Desember mendatang.
Kendati demikian, Bambang mengakui, jika pengerjaan itu memang jauh dari harapan. Menurutnya, seharusnya progres pekerjaan tersebut hingga November ini di atas 50 persen.
“Batas pekerjaannya 14 Desember 2019. Pekerjaan ini memang lambat. Karena sampai November ini baru mencapai 25 persen,” terangnya.
Bambang menyebut, keterlambatan pekerjaan itu terkendala material tunanetra. Sehingga sebelum dicor harus memerlukan bahan tersebut. Di samping itu juga minimnya pekerja yang disediakan kontraktor membuat lambatnya pekerjaan ini.
“Kami akan berikan denda jika sampai waktunya selesai tetapi pekerjaannya tidak diselesaikan. Ketika tambahan waktu tidak diselesaikan, perusahaan akan di blacklist,” katanya.
Untuk diketahui, pada hari yang sama, rombongan Komisi III DPRD Bontang juga melakukan kunjungan kerja terkait pengerjaan parit yang berada di Jalan A Yani, Kelurahan Api-Api, Kecamatan Bontang Utara. (*)
Editor: Yusuf Arafah
