Akurasi.id, Bontang – Komisi II DPRD Bontang bersama Tim Asistensi Raperda Pemkot Bontang yang terdiri dari Asisten Administrasi Pemerintahan, Asisten Administrasi Umum Pemkot Bontang, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota (DPUPRK), Badan Pendapatan Daerah (Bapenda), serta Bagian Hukum Sekretariat Daerah Pemkot Bontang melakukan rapat pembahasan revisi Peraturan Daerah (Perda) Retribusi Perizinan Tertentu, Selasa (7/5).
Bertempat di ruang rapat Kantor DPRD Bontang Lestari, rapat dipimpin langsung Ketua Komisi II DPRD Bontang, Ubayya Bengawan ditemani anggota Komisi II, Ma’ruf Effendy. Pada pertemuan tersebut, mereka membahas revisi Peraturan Daerah (Perda) Bontang Nomor 11 tahun 2011 tentang retribusi perizinan tertentu.
Defri Kurniawan, Kepala Sub Bidang (Kasubbid) Pembukuan dan Pengendalian Bapenda Bontang mengatakan, dasar perda ini perlu diubah adalah karena menyesuaikan dengan peraturan atau regulasi yang lebih tinggi, yaitu Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) nomor 5 tahun 2011 tentang Izin Mendirikan Bangunan (IMB). Perda ini kata dia, dibuat sebagai dasar untuk menghitung pajak retribusi IMB yang ada di daerah.
“Ketika di Peraturan Menteri saja cara berhitung rumusannya sudah berbeda, tentu di perda juga akan berbeda. Sehingga perda harus menyesuaikan,” ujarnya.
Menanggapi hal tersebut, Ubayya mengaku permasalahan ini akan ditinjau langsung oleh Komisi III yang membidangi hal tersebut.Pihaknya hanya meminta agar perda retribusi ini nantinya bisa berkontribusi untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
“Nanti akan dikaji lebih lanjut oleh teman-teman di Komisi III,” ucapnya.
Sebagai informasi, tahun 2018 lalu perda ini juga pernah disahkan oleh DPRD Bontang dalam rapat paripurna ke-7 masa sidang III. (adv)
Penulis: Bambang Al-Fatih
Editor: Yusva Alam
