Akurasi.id, Bontang – Peraturan Daerah (Perda) nomor 2 tahun 2012 tentang pendirian perseroan terbatas Bontang Migas dan Energi (BME) kembali direvisi. Pembahasan perubahan perda tersebut dilakukan oleh Komisi I DPRD Bontang, Tim Asistensi Raperda Pemkot Bontang, serta jajaran BME di ruang rapat DPRD, Senin (6/5) lalu.
Pimpinan rapat, Abdul Malik mengatakan, perubahan ini difokuskan pada jajaran direksi, termasuk dalam hal ini jangka waktunya maupun batasan usia. Sebelumnya kata dia, ketentuan tersebut belum diatur dalam perda. Hal ini mengacu kepada peraturan yang lebih tinggi, yaitu Peraturan Pemerintah (PP) nomor 54 tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).
“Intinya, adanya perubahan ini kita ingin pelayanan publik kepada masyarakat semakin dipermudah dan bisa maksimal,” ucapnya.
Pria yang juga Sekretaris Komisi I DPRD Bontang tersebut berucap, sebelum Raperda ini benar-benar rampung, Komisi I akan mencari perbandingan ke beberapa daerah yang juga telah menerapkan aturan serupa. Kata Malik, opsi lokasi yang akan dipilih untuk studi banding adalah Jawa Barat. Pasalnya di daerah tersebut perda migas yang diterapkan mencangkup ke seluruh kabupaten/kota se-Jawa Barat.
“Rencana kami akan berkunjung ke Bandung untuk melihat perbandingan pengembangan dan kearifan lokal migas di sana,” tukasnya. (adv)
Penulis: Bambang Al-Fatih
Editor: Yusva Alam
