Akurasi.id – Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka berhasil mencatat tingkat kepuasan publik yang sangat tinggi, yaitu 80,9 persen, menurut survei terbaru Litbang Kompas. Survei ini dilakukan pada 4–10 Januari 2025, dengan melibatkan 1.000 responden yang tersebar di 38 provinsi di Indonesia.
Faktor Pendukung Kepuasan Publik
Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyatakan bahwa hasil ini sesuai dengan apa yang ia amati selama kunjungannya ke berbagai daerah. Menurutnya, masyarakat mengapresiasi kebijakan dan program-program pemerintahan Prabowo-Gibran, terutama dalam bidang ekonomi makro dan perlindungan sosial.
“Saya melihat penanganan ekonominya baik. Program perlindungan sosial, seperti makan bergizi gratis, juga mulai berjalan,” ujar Jokowi saat ditemui di Solo, Senin (20/1).
Program makan bergizi gratis menjadi salah satu kebijakan unggulan yang telah dimulai, meskipun Presiden Prabowo meminta maaf karena belum semua anak dapat menikmatinya.
Langkah Konkret Pemerintahan
Pemerintahan Prabowo-Gibran dinilai berhasil menjalankan berbagai langkah strategis yang langsung dirasakan masyarakat, seperti:
- Penurunan harga tiket pesawat sebesar 10 persen saat libur Natal dan Tahun Baru (Nataru).
- Penghapusan utang UMKM untuk mendorong pemulihan ekonomi kecil.
- Kenaikan anggaran kesejahteraan guru, yang dinilai pro terhadap sektor pendidikan.
Anggota Komisi I DPR RI Amelia Anggraini juga memuji langkah TNI AL yang membongkar pagar laut di pesisir Tangerang atas arahan Presiden Prabowo. Kebijakan ini dianggap konkret dalam menyelesaikan masalah masyarakat.
Manajer Riset Litbang Kompas, Ignatius Kristanto, menyebutkan bahwa tingkat kepuasan publik terhadap pemerintahan Prabowo-Gibran lebih tinggi dibandingkan Jokowi pada periode 100 hari pertama tahun 2015, yang saat itu mencapai 65 persen.
“Tingkat kepuasan pemerintahan Prabowo mencapai 80,9 persen, sedangkan tingkat keyakinan publik terhadap masa depan pemerintahan ini mencapai 89,4 persen,” ujarnya dalam paparan survei secara virtual, Jumat (17/1).
Tantangan Ke Depan
Anggota Komisi II DPR RI Mohammad Toha mengingatkan bahwa meskipun tingkat kepuasan publik tinggi, masih ada tantangan besar dalam bidang politik. Salah satunya adalah revisi paket undang-undang politik melalui sistem omnibus law yang mencakup UU Pemilu, Pilkada, dan Partai Politik.
Pemerintah juga diharapkan dapat memperluas jangkauan program makan bergizi gratis dan pemeriksaan kesehatan gratis (PKG) bagi masyarakat, sebagaimana diusulkan oleh Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian.(*)
Penulis: Nicky
Editor: Willy
