Jokowi Resmi Tandatangani UU IKN, Proyek Ibu Kota Baru Segera Dimulai

Proyek Ibu Kota Baru segera mulai pasca Presiden Jokowi Resmi Tandatangani UU IKN. Jokowi Resmi Tandatangani UU IKN, bakal jadi awal peradaban baru di Indonesia.

Akurasi.id, Jakarta – Undang-Undang Ibu Kota Negara (UU IKN) sudah diundangkan di Kemenkumham usai Presiden Joko Widodo menandatangani. Proyek pembangunan ibu kota baru ke Kalimantan Timur segera mulai.

Mengutip Antara, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara (UU IKN) resmi legalkan pada Selasa lalu (15/2).

Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa mengatakan pembangunan IKN akan menjadi awal peradaban baru bagi Indonesia.

“Dengan nama Nusantara, Ibu Kota Negara Republik Indonesia merepresentasikan konsep kesatuan yang mengakomodasi kekayaan kemajemukan Indonesia,” kata Suharso mengutip dari Antara.

[irp]

Punya Waktu 30 Hari Menandatangani UU IKN

Presiden memiliki waktu 30 hari sejak RUU disetujui DPR untuk membubuhkan tanda tangan. Namun demikian, meski tak mendapat tanda tangan, RUU itu tetap sah menjadi undang-undang dan wajib diundangkan. Undang-undang mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Pemerintah dan DPR sebelumnya menyetujui RUU IKN pada Sidang Paripurna DPR pada 18 Januari 2022. Undang-undang itu akan menjadi landasan hukum perpindahan ibu kota negara dari DKI Jakarta ke Nusantara.

Ketua DPR RI, Puan Maharani pun telah menyambangi kawasan titik nol IKN Nusantara di Penajam Paser Utara (PPU), Kalimantan Timur. Politikus PDIP itu mengaku mau meninjau persiapan pembangunan IKN baru tersebut. Sementara Presiden Jokowi berencana akan berkemah di lokasi calon ibu kota negara baru itu.

Di sisi lain, pemindahan IKN juga mendapat respon penolakan dari publik. Narasi Institute menginisiasi petisi daring berjudul “Pak Presiden, 2022-2024 Bukan Waktunya Memindahkan Ibukota Negara”.  Narasi Institute mengunggah petisi di situs web change.org.

Puluhan ribu orang sudah menandatangani petisi. Narasi Institute juga mencantumkan beberapa nama tokoh yang mendukung petisi ini, seperti Din Syamsuddin dan Azyumardi Azra. (*)

Sumber: CNNIndonesia.com
Editor: Redaksi Akurasi.id