Akurasi.id, Samarinda – Kesadaran yang begitu besar membangun daerah membuat Y Juan Jenau tidak pernah gersang dengan ide-ide pembangunan. Lewat perahu politik dan jabatan ketua DPRD Kubar, Juan Jenau mendorong pemerintah menggalakkan pembangunan di berbagai sektor, salah satunya memperbanyak memekarkan desa atau kampung-kampung.
Baca Juga: Jalan Hidup Juan Jenau, Anak Kampung dari Pedalaman Naha Aruq, Mahulu (1)
Karier politik JJ –sapaan karib Juan Jenau- kian moncer ketika Kubar dimekarkan sebagai kabupaten tersendiri di luar Kutai pada 2000. Dengan adanya pemekaran itu, JJ dan Fransiskus Xaverius Yapan pindah ke Kubar. Karena dianggap mempunyai cukup pengalaman di legislatif, JJ dipercaya sebagai ketua DPRD Kubar.
Dari jabatan itu, JJ mulai berinovasi mendorong pembangunan di Kubar. Kala itu, dia banyak mencetuskan ide-ide bagi upaya percepatan dan pemerataan pembangunan di daerah itu. Di antaranya dengan masif mendorong Pemerintah Kubar memperbanyak memekarkan kampung.
JJ sangat berkeyakinan kuat, ketika banyak kampung dimekarkan, maka pemerintah akan mudah menggalakkan pembangunan. Yang tidak kalah penting yakni akses pelayanan masyarakat menjadi dekat dan mudah dijangkau. Hasilnya, selama menjabat ketua DPRD Kubar, terdapat setidaknya 8 kampung yang disetujui JJ untuk dimekarkan di daerah Mahulu.
Beberapa di antara kampung itu yakni Sirau, Datah Bilang Baru, Long Hubung Ulu, Nyaribungan, Long Lunuk Baru, Long Pakaq Baru, Noha Silat, dan Rukun Damai. Di samping kampung, JJ juga mendorong adanya pemekaran kecamatan. Ketika itu, DPRD Kubar menyetujui adanya 6 kecamatan dimekarkan. Satu di antaranya di Mahulu yakni Kecamatan Laham.
“Saya mengkoordinir teman-teman dewan yang lain untuk memperbanyak kampung-kampung, memekarkannya,” kata JJ berbagi cerita kepada media.
Pada awalnya, usulan memekarkan kampung dan kecamatan yang disodorkan JJ mendapatkan beragam penolakan dari anggota DPRD maupun Pemerintah Kubar yang lain. Begitu juga dari sebagian pemangku kampung maupun kecamatan. Ada banyak alasan yang dikemukakan para pihak-pihak terkait atas usulan pemekaran tersebut.
“Beberapa di antaranya ada yang bahkan sampai menantang, mereka pikirnya saya hanya mencari sensasi saja. Hanya kepentingan politik. Saya sampaikan, ide memekarkan kampung adalah untuk mempermudah pelayanan, mempersingkat rentang kendali,” jelasnya.
Tujuan lain yang banyak tidak disadari pemerintah, dewan, dan masyarakat ketika itu, dengan adanya pemekaran, maka perhatian pemerintah provinsi maupun nasional ke Kubar akan semakin besar. Selain itu, JJ mencoba berpikir jauh ke depan, bahwa dengan pemekaran kampung, maka semakin banyak dana yang bisa dikucurkan buat desa.
Benar saja, apa yang menjadi dugaan JJ terbukti adanya. Beberapa tahun setelah kampung disetujui dimekarkan, pemerintah provinsi membuat aturan tentang alokasi dana desa (ADD) dan dana desa (DD) yang wajib disalurkan setiap tahunnya kepada desa-desa, baik yang bersumber dari APBD maupun APBN.
“Ketika itu, saya mencoba berpikir ke depan, kalau dana kampung pasti akan diperbanyak. Ternyata prediksi saya itu benar. Banyak kampung yang awalnya tidak mau mekar, pada akhirnya menyesal. Sekarang pemerintah banyak memperhatikan kampung,” imbuhnya.
Dari Kampung ke Pemekaran Kabupaten
Ide JJ memekarkan kampung dan kecamatan di Kubar tidak hanya terhenti di situ. Dalam sekala besar, JJ mencoba menyuarakan untuk memekarkan lagi Kubar menjadi satu kabupaten lain yakni Mahulu. Awal 2004, ide itu akhirnya dikemukakan JJ kepada pemerintah dan anggota DPRD Kubar yang lain.
Jabatan ketua DPRD Kubar tidak sia-siakan JJ untuk mendorong Mahulu sebagai sebuah kabupaten. Pada pemilihan legislatif (pileg) 2004, JJ kembali duduk sebagai anggota dewan. Pada periode keduanya sebagai wakil rakyat, JJ duduk sebagai wakil ketua DPRD Kubar. Kendati demikian, hal itu tidak sedikit pun menyurutkan semangat JJ menyuarakan pemekaran Mahulu.
Seperti halnya pemekaran kampung dan kecamatan, ide JJ memekarkan Mahulu tidak langsung diterima anggota dewan, pemerintah, dan tokoh masyarakat. Beberapa di antara tokoh masyarakat dan dewan ada yang bahkan melempar rasa sinis dan mencurigai usulan tersebut sebagai sebuah agenda politik.
“Ada yang bilang kalau itu hanya untuk mencari sensasi saja, akal-akalan, bahkan saya sering memanggil nama saya dengan panggilan Bang JJ, yang diplesetin menjadi ‘Jual Janji’,” ujarnya berbagi cerita saat media ini bertandang ke rumahnya di Perumahan Pasundan, Samarinda, belum lama ini.
Seolah tidak mau ambil pusing, JJ terus membangun dialog dengan pemerintah dan tokoh masyarakat. Langkah pertama yang diambil JJ yakni dengan membentuk Kerukunan Masyarakat Wilayah Mahakam Ulu sebagai alat perjuangan. Mereka yang tergabung di situ yakni para kepala adat besar kecamatan. Hasil kajian atas pemekaran itu kemudian diajukan ke pemerintah.
Tidak hanya itu, untuk mempercepat usulan tersebut, JJ bersama tokoh masyarakat yang lain kemudian membentuk presidium pemekaran Mahulu. Presidium ini yang datang ke dewan, menyampaikan hasil kajian dan harapan mereka atas pemekaran Mahulu.
“Sebagai ketua dewan pada 2004, saya langsung menanggapi usulan itu. Saya langsung bentuk pansus pembentukan Mahulu. Anggota dewan yang lain menyetujui kalau saya sebagai ketua pansusnya. Hasilnya, 14 Desember 2012, Mahulu disetujui jadi kabupaten. 9 tahun kami berjuang. Itu sebuah kebahagiaan tersendiri bagi saya,” cakap JJ mengenang.
Lanjutkan Perjuangan sebagai Bupati Mahulu 2020
Bicara soal pengalaman politik, rasanya sudah tidak perlu diragukan lagi Y Juan Jenau. Pria yang kini menjabat ketua DPC Partai PDI Perjuangan Mahulu ini, telah menjadi wakil rakyat selama 4 periode lamanya di tiga kabupaten berbeda, yakni Kutai Kartanegara, Kubar, dan Mahulu. Mulai dari ketua pansus, wakil ketua DPRD hingga ketua DPRD telah JJ emban.
Saat ini, pendiri Yayasan Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) Mahulu itu, masih aktif menjabat sebagai wakil bupati Mahulu. Diusianya yang tidak lagi mudah, JJ masih memiliki anggan-anggan membawa tanah kelahirannya sebagai sebuah kabupaten yang maju. Utamanya membangun koneksitas yang baik antar kampung dan kecamatan.
“Untuk membangun Mahulu memang tidak cukup hanya menjadi wakil bupati. Sebagai seorang politikus, saya masih ingin terus memajukan Mahulu. Saya mempunyai mimpi dan anggan-anggan ke sana (menjadi bupati). Dan saya kira, mungkin saat inilah kesempatan saya untuk maju sebagai bupati,” ucapnya dengan penuh keyakinan.
Keputusan JJ untuk terjun pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak 2020 bukan tanpa diserta alasan mendasar. Dari 20 anggota DPRD Mahulu saat ini, Partai PDI Perjuangan mempunyai 4 kursi. Jumlah tersebut sudah memenuhi syarat jika hanya ingin mengusulkan calon bupati dan wakil bupati Mahulu.
“PDI Perjuangan mendapatkan satu fraksi di DPRD Mahulu. Tidak perlu lagi harus membentuk koalisi hanya untuk bisa maju. Tetapi bagaimanapun, berkoalisi tetap harus dilakukan untuk menambah kekuatan,” katanya.
Menurutnya, ketika ditanya kenapa mesti maju di Pilkada Mahulu 2020, Makanya, JJ sudah mempunyai sejumlah alasan mendasar. Pertama, pada Pilkada Mahulu, JJ merasa mempunyai kesempatan dan peluang untuk maju. Kedua, adanya dorongan masyarakat yang begitu kuat agar dia maju tidak hanya sebagai wakil, tetapi sebagai bupati.
“Dari awal sampai terwujudnya Mahulu, saya adalah ketua pansusnya. Ketiga, umur kabupaten sudah 7 tahun, tapi masih sewa kantor. Kalau partai merestui, rakyat juga begitu, termasuk Tuhan, maka saya siap maju untuk itu. Dan kesempatan itu tidak mungkin saya sia-siakan,” tegasnya. (*)
Penulis/Editor: Dirhanuddin
