Perjuangkan RUU Jalan agar infrastruktur daerah dibiayai APBN, begini sikap Fraksi Demokrat. Sikap Fraksi Demokrat dalam revisi UU tersebut yakni mendorong pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum.
Akurasi.id, Samarinda – Kelompok Fraksi Partai Demokrat (FPD) Komisi V DPR RI terus berjuang menyempurnakan UU nomor 38 tahun 2004 tentang jalan. Upaya tersebut dilakukan agar aspek kewenangan dan pendanaan soal jalan di tingkat kabupaten, kota, dan provinsi, infrastruktur daerah dibiayai APBN.
Menurut Kapoksi V Fraksi FPD Irwan, penyusunan program jalan saat ini, baru ditujukan untuk mempercepat mobilitas barang atau masyarakat. Dengan rampungnya UU tersebut, dapat menciptakan sistem logistik yang efisien, serta membuka akses yang menghubungkan ke seluruh wilayah Indonesia. Terutama di wilayah tertinggal, terdepan dan terluar, dengan memperhatikan pengembangan wilayah sesuai dengan arahan rencana tata ruang wilayah (RTRW).
“Kondisi jalan umum di berbagai daerah masih memerlukan perhatian dan penanganan oleh Pemerintah Pusat. Upaya mendorong penambahan jalan baru terutama untuk jalan di perkotaan dan jalan di pedesaan antar daerah untuk mengoneksikan pusat-pusat komoditi dari hulu ke hilir,” tegas Irwan dalam keterangan tertulisnya.
Lebih lanjut, Irwan menjelaskan, perencanaan, pengembangan, pemeliharaan jalan, dan penambahan jalan yang menjadi kewenangan daerah seperti jalan desa, antar kecamatan, dan antar kabupaten agar dapat dibiayai oleh sumber pembiayaan yang berasal dari Pemerintah Pusat melalui kementerian terkait atau sumber pendanaan lainnya yang sah.
“Fraksi Partai Demokrat ingin ada pasal yang mengatur tanggung jawab pemerintah pusat jika pemerintah daerah tidak mampu tangani jalan-jalan di daerah baik jalan provinsi ataupun jalan kabupaten. Pembangunan jalan di daerah bisa dibiayai pemerintah pusat melalui APBN, di luar dana transfer ke daerah,” jelas
Irwan menyebutkan, poin penting sikap Fraksi Demokrat dalam revisi UU tersebut yakni mendorong pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum. Dengan cara pembebasan hak-hak atas tanah masyarakat untuk menjawab keresahan atas tidak diberlakukannya secara adil pelepasan atau penyerahan hak atas tanah untuk kepentingan umum seperti jalan tol.
[irp]
Selain itu, juga mendorong keterlibatan masyarakat dalam penyelenggaraan jalan dan tersedianya data yang terintegrasi berupa data antara pusat dan daerah terkait peta jalan (road map) pengaturan jalan umum yang dapat diakses oleh publik.
“Hal yang paling utama juga memperhatikan standar kelaikan dan keamanan pembangunan jalan umum yang baik dan berlaku secara nasional,” ujarnya. (*)
Penulis: Devi Nila Sari
Editor: Redaksi
