Kala Kewenangan Tambang Dipretelin Pusat, Illegal Mining Kian Jadi di Kaltim, Samarinda-Kukar Sarangnya. Orang nomor wahid di Kaltim, Isran Noor, pun dibuat geram dengan aktivitas penggarongan emas hitam itu. Jalan rusak, alam pun hancur. Kaltim semata jadi penonton.
Akurasi.id, Samarinda – Praktik tambang ilegal di Kaltim seolah menjadi hal lumrah. Jika sebelumnya pelaku tambang illegal mining menggeruk batu bara sembunyi-sembunyi. Belakangan, aksi menggarong emas hitam itu dilakukan terang-terangan. Tidak sedikit praktik perburuan batu bara itu bersisian dengan pemukiman warga.
Aksi sesumbar yang dilakukan para oknum penambang ilegal, disebur-sebut tak lepas dari hilangnya kewenangan pemerintah daerah atas pertambangan mineral dan batu bara. Sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Minerba).
Aturan itu mengamputasi kewenangan daerah. Jangankan memberikan izin, pengawasan atas minerba pun digorok dari pemerintah daerah. Produk hukum itu dianggap telah mempreteli kewenangan daerah. Kabupaten, kota, dan provinsi hanya menjadi penonton di rumah mereka sendiri.
Wajar bila Gubernur Kaltim Isran Noor melontarkan kritikan. Kala menutup Musabaqah Tilawatil Quran (MTQ) ke-42 tingkat Kaltim di Bontang, Selasa, 8 Juni 2021 lalu, Isran dibuat geram dengan hancurnya Jalan Poros Samarinda-Bontang. Dia tahu betul, hancurnya infrastruktur itu lantaran adanya aktivitas pertambangan di sepanjang jalan poros.
“Kita lihat, kiri-kanan (pertambangan bertebaran di sepanjang Jalan Poris Samarinda-Bontang) itu enggak ada izin. Belum lagi, yang Sebulu-Muara Kaman. Kada bebulu, kada nyaman. Hancur, jalan hancur. Hancuuurrrr!” demikian luapasan emosi mantan bupati Kutai Timur itu.
Orang nomor wahid di Kaltim itu, tidak dapat menutupi kekecewaannya atas pembredelan kewenangan daerah oleh pusat. “Kadang-kadang, kesal sebenarnya saya. Mestinya, (pemerintah pusat) bijaksana ketika (kewenangan pertambangan) diambil alih. Ya, minimal ada catatan pemerintah provinsi, kabupaten/kota tetap mempunyai tanggung jawab mengawasi. Itu saja yang kita perlukan. Ini enggak ada catatan itu,” ketusnya.
[irp]
26 Tambang Ilegal Dilaporkan ke Penegak Hukum
Kemarahan Isran terhadap menjamurnya praktik tambang ilegal terbukti. Berdasarkan data Dinas ESDM Kaltim yang diperoleh media ini, tercatat ada sebanyak 26 tambang ilegal telah dilaporkan kepada aparat penegak hukum. Dari 10 kabupaten/kota di Kaltim, Kutai Kartanegara (Kukar) dan Samarinda menjadi sarang praktik tambang ilegal tersebut. (Selengkapnya lihat grafis)
Kendati demikian, fakta di lapangan bisa jadi jumlahnya lebih daripada itu bahkan mencapai ratusan. Mengingat masih adanya laporan tambang ilegal yang harus dikonfirmasi dan aktivitas tambang ilegal lainnya yang tidak dilaporkan masyarakat.
Apa yang diserahkan Isran pun diakui juga Wakil Gubernur (Wagub) Kaltim Hadi Mulyadi. Dia mengatakan, perizinan tambang yang termuat dalam UU Minerba tidak mengatur pengawasan pemerintah daerah atas tambang yang berada di provinsi.
[irp]
“Kalau kami memasuki area mereka, malah kami yang disalahkan. Karena izinnya di pusat. Mereka merusak jalan negara, juga izinnya di pusat. Ini seharusnya diselesaikan oleh pemerintah pusat,” imbuhnya.
Senada, Kepala Dinas ESDM Kaltim Christianus Benny pun merasa kesulitan mengatasi maraknya tambang ilegal, yang tersebar di seluruh penjuru Kaltim. Alasannya pun sama, mereka tidak memiliki wewenang menindak pelanggaran itu.
“Kewenangan tambang ada di pemerintah pusat. Kami hanya dapat melaporkan ke pihak kepolisian maupun pemerintah pusat. Dan itu telah kami lakukan. Kepolisian yang bisa menindak. Kemarin, kami telah melaporkan 26 tambang ilegal,” ungkapnya.
Kepala Bidang (Kabid) Minerba Dinas ESDM Kaltim, Azwar Busra turut menegaskan, semenjak ada UU Minerba, pihaknya berada dalam status quo terhadap eksploitasi tambang, yakni tidak melakukan pengawasan, penambangan, dan pemberian izin eksploitasi tambang. “Kami hanya menerima dana bagi hasil (DBH) atas izin tambang yang ada di Kaltim,” katanya.
Di sisi lain, ia mengakui adanya persoalan lingkungan yang harus dihadapi pemerintah daerah disebabkan oleh aktivitas penambangan. Terlebih dengan kian maraknya tambang ilegal imbas lepasnya kewenangan minerba.
“Hak pengawasan dilakukan Inspektorat Tambang Kementrian ESDM. Namun, karena ini tindak pidana, jadi pihak kepolisian hanya meminta kami sebagai instansi teknis untuk sama-sama menentukan di mana tambang ilegal ataupun legal di Kaltim,” tuturnya.
Bukan Hanya Soal Aturan, Tetapi Perkara Keseriusan Pemprov Kaltim
Dinimisator Jaringan Advokasi Tambang (Jatam) Kaltim Pradarma Rupang menilai, alasan Pemprov Kaltim atas lepasnya kewenangan minerba, merupakan penyampaian sesat informasi kepada masyarakat. Tambang ilegal merupakan aktivitas menyalahi hukum yang dapat diawasi dan dilaporkan semua pihak, terutama pemerintah daerah. Sedangkan dalam UU Minerba mengatur mengenai tambang legal.
“Tambang ilegal ini kan sebenarnya sudah menjadi momok yang harusnya diselesaikan pemerintah. Oke, mungkin dalam domainnya tidak melakukan pengawasan. Tapi ingat ini loh tambang ilegal bukan tambang legal,” ketusnya.
Menurutnya, pemerintah daerah tidak bisa berpangku tangan melihat rusaknya lingkungan di Kaltim. Sebab, UU Minerba sejatinya tidak menghilangkan kemampuan pemprov dalam penegakan hukum. “Semenjak UU Minerba direvisi tidak ada perubahan klausul dalam penindakan tambang ilegal. Masih tetap melekat. Bahkan dinas terkait dapat melakukan penahanan,” paparnya.
Jika provinsi lain memberikan statement menyerukan pemerintah kabupaten/kota serta aparatnya menindak tambang ilegal, mengapa Kaltim tidak bisa. Untuk itu, Rupang menilai, ada yang tidak beres dalam penindakan dan pemberantasan aktivitas tambang ilegal di Kaltim. Kecurigaan itu wajar, karena Mabes Polri pun telah memeriksa kinerja Polda Kaltim yang dinilai menurun dalam penindakan dan pemberantasan tambang ilegal.
“Kami mensinyalir ada banyak oknum yang justru berada di tubuh penegak hukum dan pemerintah turut bermain dalam kegiatan tambang ilegal. Ada modus operandi tebang pilih. Tambang ilegal yang berada di Kaltim sengaja dirawat dan tidak segera ditindak,” imbuhnya. (*)
Penulis: Devi Nila Sari
Editor: Dirhanuddin
