Dana Covid-19 2021 Terekap Rp251 Miliar, Dewan Mengaku Justru Tidak Pernah Terima Laporan Pemprov Kaltim. Hingga dengan sejauh ini, Komisi IV DPRD Kaltim menyampaikan, jika pihaknya memang belum mendapatkan laporan terperinci atas rencana pemanfaatan dana tersebut.
Akurasi.id, Samarinda – Upaya penanganan wabah Covid-19 masih terus digalakkan pemerintah. Tidak terkecuali di 2021 ini. Dana besar, dari ratusan juta hingga ratusan miliar telah digelontorkan untuk hal itu. Termasuk oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltim.
Melalui APBD Kaltim 2021, Pemprov Kaltim diketahui kembali mengucurkan dana segar sebesar Rp 251 miliar. Seperti di 2020, anggaran itu fokus digunakan sektor kesehatan. Sebagian lainnya dalam upaya stimulus ekonomi masyarakat sebagai imbas wabah Covid-19 yang mendera.
Namun demikian, pasalnya angka ratusan miliar guna menangani wabah pagebluk di Kaltim saat ini belum diterima DPRD Kaltim secara tertulis. Hal itu diungkapkan Sekretaris Komisi IV DPRD Kaltim, Salehuddin saat dikonfirmasi oleh awak media pada Selasa (23/3/2021) kemarin.
“Saya dengar setengah dari anggaran kemarin. Sekitar Rp200-an miliar. Tapi sampai sekarang masih belum tahu,” kata Saleh.
Kepada awak media, Saleh pun memastikan jika sampai saat ini pihaknya belum mendapatkan hasil dari evaluasi penanganan Covid-19 medio 2020 kemarin. Saat mencoba komunikasi informal pun, dirinya tak kunjung mendapat informasi yang valid.
Sehingga, ia menganggap Pemprov Kaltim cenderung tertutup dan tidak transparan dalam penggunaan anggaran penanganan Covid-19 tahun 2020. Hal senada pun pasalnya turut diucapkan Wakil Ketua Komisi IV DPRD Kaltim, Ely Hartati Rasyid.
[irp]
Penggunaan anggaran menanggulangi wabah Covid-19 medio 2020 belum diterimanya, pun demikian dengan hasil evaluasi dari realisasi tersebut. Bahkan dirinya dengan tegas mengatakan tak mengetahui pasti nilai anggaran penanganan Covid-19 senilai Rp251 miliar pada 2021 saat ini. “Belum ada tahu soal itu,” jelas Ely.
Untuk diketahui, menurut penjelasan Pemprov Kaltim, kalau anggaran penanggulangan Covid-19 bukan sengaja ditutupi. Hanya saja, pengawasan anggaran dilakukan secara ketat oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), bahkan Korps Adhyaksa.
[irp]
Nantinya, setelah proses audit anggaran terselesaikan, gambaran umum dari laporan pertanggungjawaban pun akan diketahui semua pihak. Data dihimpun juga memperlihatkan, pada 2020 kemarin, anggaran penganggulangan Covid-19 senilai Rp228 miliar dari total anggaran Rp538 miliar. Sementara, besaran anggaran untuk tahun 2021 yakni Rp251 miliar. Yang difokuskan untuk sektor kesehatan. (*)
Penulis: Zulkifli
Editor: Dirhanuddin
