Ganjar Pranowo: Gerakan Coblos 3 Paslon di Pilkada Jakarta sebagai Respons Ketidakadilan

Jakarta, Akurasi.id – Ketua DPP PDI Perjuangan, Ganjar Pranowo, mengungkapkan bahwa gerakan mencoblos tiga pasangan calon (paslon) di Pilkada Jakarta 2024 merupakan bentuk respons masyarakat terhadap ketidakadilan. Menurutnya, masyarakat Jakarta mengekspresikan ketidakpuasan mereka melalui cara yang unik, terutama di tengah kontestasi tiga paslon gubernur dan wakil gubernur.

“Selalu ada respons masyarakat ketika mereka merasakan adanya ketidakadilan. Kecerdasan masyarakat muncul,” ujar Ganjar saat ditemui di Gedung MPR, Jakarta Pusat, pada 9 September 2024.

Masyarakat Jakarta Lebih Terdidik dan Berdaya

Ganjar, yang juga mantan Gubernur Jawa Tengah, menambahkan bahwa masyarakat Jakarta berbeda dalam menyikapi dinamika politik dibandingkan daerah lain. Faktor ekonomi yang lebih maju dan tingkat pendidikan yang lebih tinggi membuat masyarakat Jakarta memiliki otoritas lebih dalam menentukan pilihan politiknya.

“Maka kandidat yang ada hari ini, rasanya akan tertantang untuk mengejar suara mereka, karena masyarakat Jakarta memiliki kemampuan untuk menentukan mana yang paling baik,” ungkap Ganjar.

Peran Putusan MK dalam Pilkada Jakarta

Ganjar juga menyoroti Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang memberikan angin segar bagi partainya, PDIP, untuk lebih bergairah dalam Pilkada Jakarta. “Putusan MK memberikan harapan baru. Masyarakat merasakan adanya rasa keadilan dalam Pilkada ini,” tambahnya.

Sebelumnya, PDIP tidak bisa mengusung calon gubernur Jakarta. Namun, dengan adanya perubahan keputusan melalui MK, kini partai tersebut merasa lebih optimis dalam menghadapi Pilkada Jakarta.

Gerakan ‘Anak Abah Tusuk 3 Paslon’ dan Ketidakpuasan Aspirasi

Di media sosial, gerakan ‘Anak Abah Tusuk 3 Paslon’ muncul sebagai bentuk respons terhadap hegemoni partai politik pusat dalam menentukan kandidat. Pengajar hukum pemilu Universitas Indonesia, Titi Anggraini, menjelaskan bahwa gerakan ini lahir dari ketidakpuasan masyarakat terhadap praktik “pemborongan tiket” partai politik yang memutus aspirasi masyarakat di daerah, termasuk di Pilkada Jakarta.

“Sentralisasi pencalonan dan dominasi pengurus pusat partai membuat ketidakpuasan di berbagai daerah, termasuk Jakarta, di mana muncul sosok seperti Anies Baswedan dan Ahok, namun yang dicalonkan berbeda. Ini menimbulkan keresahan,” ujar Titi dalam sebuah webinar pada 8 September 2024.

Menurutnya, akibat keterputusan aspirasi pencalonan, masyarakat mengekspresikan ketidakpuasan mereka dengan gerakan mencoblos semua kandidat.

Dampak Gerakan Ini Terhadap Pilkada Jakarta

Gerakan sosial ini menjadi cerminan dari dinamika politik Jakarta yang unik, di mana keterputusan aspirasi politik seringkali berujung pada gerakan-gerakan akar rumput yang memperjuangkan hak pilih mereka. Pilkada Jakarta 2024 diprediksi akan menjadi ajang pertarungan politik yang lebih intens akibat adanya gerakan tersebut.(*)

Penulis: Nicky
Editor: Willy